FAO Dukung Digitalisasi Sektor Pertanian di Indonesia

BADUNG - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) kembali menegaskan pihaknya mendukung pengembangan pertanian digital (e-agrikultur) di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) FAO, Qu Dongyu, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di sela-sela Pertemuan Menteri Pertanian (AMM) G20 di Bali, Selasa (27/9), menyampaikan dukungan itu diberikan misalnya dalam tata kelola data pertanian dan penggunaan informasi geospasial.

"Digitalisasi memainkan peran penting dalam mempercepat kemajuan menuju pencapaian Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dengan mendiversifikasi pendapatan dan membuka lapangan kerja dan peluang bisnis di dalam dan di luar pertanian, terutama bagi generasi baru petani dan kaum muda," kata Dirjen FAO, Qu Dongyu.

Dalam kesempatan sama, Qu juga memuji Ruang Kontrol Pertanian (Agriculture War Room) di Indonesia, yang menunjukkan manfaatkan penggunaan teknologi digital dalam pembuatan kebijakan yang berbasis data.

Dalam sesi berbeda, yaitu selepas pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian RI, Dirjen FAO menyampaikan pihaknya telah membina kerja sama dengan Indonesia dalam waktu kurang lebih 30 tahun.

Dia menyampaikan FAO bakal memperkuat kerja sama itu melalui kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para peneliti.

"Terkait itu, kami bersedia untuk memberi dukungan untuk pengelolaan big data, teknologi-teknologi baru, dan jaringan global FAO. Kami ingin membantu Indonesia agar dapat menjadi yang terdepan," kata dia.

Ketahanan Pangan

Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan dalam pertemuan bilateral dengan FAO, pihaknya menunjukkan kebijakan dan strategi memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri.

Dia juga menyebut FAO bakal memberi pendampingan, terutama mengirim para ahlinya, untuk memperkuat sektor pertanian di Indonesia, termasuk yang terkait dengan food estate.

"(Bantuan FAO itu akan diberikan) dalam waktu yang singkat (dekat)," kata Syahrul menjawab pertanyaan terkait implementasi rencana pengiriman para ahli tersebut.

Indonesia menjadi anggota FAO sejak 1948, dan kantor perwakilan badan pangan PBB itu berdiri pada 1978.