Evaluasi Sistem Pengendalian Banjir

JAKARTA – Sepekan terakhir Jakarta diguyur hujan ekstrem, sehingga terjadi banjir dan genangan di mana-mana. Berbagai langkah telah diambil Pemprov Jakarta untuk mengendalikan banjir, namun tetap terjadi. “Makanya, sistem pengendalian banjir Jakarta mesti dievaluasi karena ternyata tidak mampu menampung hujan ekstrem,” tandas Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, Jumat (31/1).

“Terkait banjir, utamakan pencegahan, bukan bertindak ketika sudah terjadi banjir,” jelas Yuke. Dia menuturkan, cuaca tidak bisa terus-menerus disalahkan. Sebab  kalau Jakarta memiliki sistem pengendalian banjir yang efektif, tentu bisa meminimalkan banjir.

Menurutnya, evaluasi juga harus dilakukan terhadap efektivitas infrastruktur drainase, kapasitas sungai, kesiapan pompa, dan sistem pengelolaan air di daerah rawan genangan. Normalisasi dan naturalisasi sungai, sambung Yuke, harus dipercepat. Sebab masih ada 17,7 km proses normalisasi Sungai Ciliwung yang belum selesai.

Sedangkan daerah resapan air Jakarta juga semakin berkurang. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat. Hal ini terutama dalam mengelola aliran air dari hulu, pengoperasian waduk, serta pintu air. “Dari sisi teknis, kami akan minta Dinas Sumber Daya Air untuk memastikan bahwa semua pompa air berfungsi optimal,” jelasnya.

Optimalisasi pompa air, tambah Yuke, tidak hanya saat banjir terjadi. Namun melalui pemeliharaan rutin sebelum musim hujan. Tidak hanya itu, menurut dia, dibutuhkan peningkatan sistem drainase, terutama di daerah rawan yang sering terjadi banjir setiap kali hujan deras.

“Kami juga mendorong Pemprov untuk lebih tegas dalam menertibkan bangunan liar yang menghambat aliran air,” katanya.

Menurutnya, solusi jangka panjang harus segera direalisasikan agar masalah banjir tidak menjadi siklus tahunan tanpa ada perbaikan nyata.

“DPRD akan terus mengawasi dan mendorong agar setiap program penanggulangan banjir benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Yuke. Hingga kini Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) masih terus berupaya untuk menangani banjir di 22 rukun tetangga (RT) dan sejumlah ruas jalan Jakarta.

“Kami berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk penyedotan banjir dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta. Dia menjelaskan selain penyedotan air petugas BPBD juga mendistribusikan logistik kepada para korban banjir yang mengungsi di sejumlah lokasi Jakarta.

Yohan menyatakan telah mendistribusikan logistik berupa nasi boks, selimut, sarung, mukena dan lain sebagainya kepada warga terdampak dengan jumlah mencapai 2.000 lebih. Menurutnya, banjir terjadi di 54 RT dan 23 ruas jalan Jakarta sejak Rabu (29/1) dini hari dan sudah sudah berangsur surut.

Posko

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta menyiagakan posko kesehatan di berbagai lokasi pengungsian akibat banjir. Tujuannya, sebagai upaya antisipasi masalah kesehatan pascabanjir. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan posko didirikan di rumah penduduk, halte, pengungsian, dan tempat ibadah untuk memudahkan warga mengakses layanan kesehatan.

“Selain pemeriksaan kesehatan, Dinkes juga memberikan penyuluhan, konseling, dan sosialisasi terkait kesehatan,” jelas Ani.