Elon Musk Sebut Australia 'Fasis' terkait RUU Media Sosial, PM Albanese Balas Begini
Foto kombinasi - PM Australia Anthony Albanese (kanan) dan Elon Musk.
Foto: nypost.comSYDNEY - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese membalas Elon Musk setelah tokoh teknologi itu menyebut pemerintahannya "fasis" karena mengusulkan undang-undang yang akan mendenda raksasa media sosial karena menyebarkan informasi yang salah.
Australia memperkenalkan rancangan undang-undang "pemberantasan misinformasi" awal minggu ini, yang mencakup kewenangan luas untuk mendenda raksasa teknologi hingga lima persen dari omzet tahunan mereka karena melanggar kewajiban keamanan daring.
"Fasis," tulis Musk pada hari Kamis (12/9) di platform media sosialnya, X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
- Baca Juga: AS: Moskwa Gunakan Misil Eksperimen
- Baca Juga: "Bocil" Australia akan Dilarang Bermain Medsos
Namun Albanese membalas Musk pada hari Sabtu (13/9), dengan mengatakan media sosial "memiliki tanggung jawab sosial".
"Jika Tn. Musk tidak memahami hal itu, itu lebih mencerminkan dirinya daripada mencerminkan pemerintahan saya," ujarnya kepada wartawan pada hari Sabtu.
Perdebatan antara Musk dan pejabat Australia ini merupakan yang terbaru dalam pertikaian jangka panjang dengan pemerintah Australia mengenai regulasi media sosial.
Pemerintah Australia sedang menjajaki sejumlah langkah baru yang akan membuat perusahaan media sosial mengambil tanggung jawab lebih besar atas konten di platform mereka -- termasuk larangan bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun.
Pengawas daring negara itu menggugat perusahaan Musk ke pengadilan awal tahun ini, dengan tuduhan gagal menghapus video "sangat kejam" yang memperlihatkan seorang pendeta Sydney ditikam.
Namun, perusahaan itu tiba-tiba membatalkan upayanya untuk memaksakan perintah penghapusan global terhadap X setelah Musk memperoleh kemenangan hukum dalam sidang pendahuluan, sebuah langkah yang ia rayakan sebagai kemenangan kebebasan berbicara.
Musk, yang menjuluki dirinya sendiri sebagai "pejuang absolut kebebasan berbicara", telah berselisih dengan politisi dan kelompok hak digital di seluruh dunia, termasuk di Uni Eropa, yang memutuskan dalam beberapa bulan akan mengambil tindakan terhadap X.
Di Brazil, tempat X ditangguhkan setelah mengabaikan serangkaian arahan pengadilan, Musk menanggapinya dengan mengecam hakim tersebut sebagai "diktator jahat yang bercosplay sebagai hakim".
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: AFP
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
- 4 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 5 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
Berita Terkini
- Pakar Dokter Lintas Batas: Keracunan Metanol di Laos adalah Puncak Gunung Es
- Gunung Semeru Dua Kali Erupsi pada Sabtu Pagi
- AS Laporkan Kasus Flu Burung Pertama pada Anak
- Jonatan dan Sabar/Reza Tantang Unggulan Tuan Rumah di Semifinal China Masters 2024
- Christian Sugiono Bangun Luxury Glamping di Tepi Danau