Eksploitasi SDA Berisiko Ciptakan Kesenjangan

YOGYAKARTA - Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan basis peningkatan investasi dan teknologi memicu eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara besar-besaran sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mencipatakan kesenjangan. Karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menerapkan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan.

Hal itu dikemukan Dosen Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Luthfi Muta'ali, dalam orasi ilmiah bertajuk Penguatan Kerangka Kerja Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia pada puncak acara Dies Natalis Ke-54 Fakultas Geografi UGM di Yogyakarta, Senin (4/8).

Ketimpangan pembangunan, kata Luthfi, terjadi antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan Timur, serta antarkota dan desa. Mengutip laporan laporan BPS pada 2016, dia menyebutkan 80,34 persen perekonomian terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

Sementara itu, sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, Riau, sebagian besar Kalimantan dan Papua merupakan daerah penyumbang devisa terbesar negara karena kelimpahan sumber daya. Namun, daerah tersebut justru mengalami kemunduran ekonomi terutama masalah kemiskinan di tingkat desa.

"Yang lebih mengenaskan, fakta kemerosotan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Jadi, mereka pemilik SDA justru miskin dan harus dapat warisan kerusakan lingkungan," katanya.

Integrasi Antarsistem

Lutfi menyebut kebijkan fiskal baru tentang pembagian dana bagi hasil yang besar untuk wilayah tersebut ternyata belum juga mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan.

Karena itu, menurutnya, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan antarsistem wilayah, baik perkotaaan-perdesaaan maupun mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Paradigma pembangunan wilayah ke depan, menurutnya, setidaknya memiliki empat aspek penting yakni mencapai pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang berimbang, di antara keempat aspek tersebut, keberlanjutan menjadi fondasi pembangunan wilayah dan menjadi tujuan jangka panjang.

Hal senada diungkapkan Mantan Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas, Djagal Wiseso Marseno. Menurut Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan (PPK) UGM tersebut, ada delapan elemen atau gatra dalam sistem ketahanan nasional RI, yakni gatra letak dan kedudukan geografi, kekayaan alam, kemampuan penduduk, gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.YK/E-10