Dugaan Kartel Suku Bunga Fintech Harus Diselidiki

Selain mempercepat proses penyidikan di KPPU, perlu langkah cepat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur batas maksimum bunga pinjaman. "Dengan itu, fintech bisa lebih bermanfaat bagi peminjam, khususnya dari kelompok usaha mikro," ucap Bhima.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan tingkat suku bunga pinjol memang jauh lebih tinggi dari kredit bank konvensional, tetapi apakah ada oligopoli atau kartel dalam penentuan bunga pinjol ini, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut.

"Jika KPPU menemukan adanya pengaturan bunga pinjol bersama maka KPPU harus menindak tegas. Dengan mengenakan sanksi karena ada dugaan oligopoli, akan membuat persaingan tidak sempurna," tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, harus ada regulasi yang mengatur bahwa harus ada batas atas untuk suku bunga pinjol agar nasabah tidak dirugikan.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Malang, sekaligus Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, mengatakan jika terbukti ada praktik kartel suku bunga, masyarakat menunggu tindakan tegas KPPU terhadap perusahaan-perusahaan pinjol.
Halaman Selanjutnya....