Dugaan Kartel Suku Bunga Fintech Harus Diselidiki

"KPPU menilai bahwa penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Gopprera.

Untuk itu, KPPU menjadikan temuan itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan awal perkara inisiatif, antara lain guna memperjelas identitas Terlapor, pasar bersangkutan, dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar, kesesuaian alat bukti, maupun simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

Bentuk Satgas

KPPU pun segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani persoalan tersebut. Adapun proses penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan satuan tugas.

Lebih jauh, Bhima mengatakan akibat dari permainan penetapan bunga pinjaman ini membuat fintech tidak lagi membantu pelaku UMKM mendapatkan akses keuangan yang terjangkau, melainkan merugikan pelaku usaha UMKM yang kesulitan mengembalikan pinjaman.
Halaman Selanjutnya....