Dua Sisi Pensiunan Jenderal

Oleh Ikhsan Yosarie

Masuknya para purnawirawan jenderal ke dalam politik praktis tidak hanya menyangkut posisi mereka dalam struktur pemerintahan, tapi juga praksis demokrasi nasional. Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Ryamizard Ryacudu, Agum Gumelar, Moeldoko, Subagyo Hadi Siswoyo, Yusuf Kartanegara, Try Sutrisno, dan Wisnu Bawa Tenaya adalah sebagian pensiunan tentara yang berada dalam lingkaran struktur pemerintahan sebagai menteri, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Kepala Staf Presiden (KSP).

Jika ada anggapan masuknya mereka ke dalam struktur pemerintahan akan merusak sistem demokrasi, wajar saja. Landasan utamanya tentu watak, pengalaman Dwifungsi ABRI, dan background mereka. Mereka dididik dengan cara-cara militer atau cara-cara yang relevan dengan statusnya sebagai alat negara dan fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan. Lebih dari itu, mereka juga dididik dengan garis komando yang cenderung paradoks dengan nilai-nilai kebebasan berdemokrasi.

Secara konseptual, pembahasan mengenai fenomena ini akan sampai pada relasi sipil-militer. Meskipun purnawirawan jenderal (PJ) bukan lagi prajurit aktif dan telah menjadi warga biasa, tetap saja dianggap dekat dengan TNI ataupun Polri secara institusi sebagai mantan korps. Indikasi yang muncul cukup masuk akal seperti kecemasan terganggungnya netralitas dan profesionalitas. Pangkat jenderal berpengaruh kuat terhadap institusi. Apalagi selevel mantan panglima atau kepala staf angkatan.

Kemudian, relasi para PJ ini tentu akan sampai pada petinggi-petinggi TNI dan Polri yang bisa berpengaruh secara politis. Lebih lanjut, anggapan tersebut juga dapat dicerna bahwa sampai kapan pun, militer tetaplah militer. Sebab dari sanalah jati diri dan identitas mereka ditempa dan terbentuk. Ada adagium universal yang menguatkan cara berpikir demikian. Bunyinya, old soldier never die. They just fade away.
Halaman Selanjutnya....