DPR Bentuk Pansus Selidiki "Mark Up" Impor Beras

JAKARTA - DPR RI merencanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan penggelembungan atau mark up impor beras untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebab, dugaan mark up ini telah mengkhawatirkan masyarakat pemberasan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, sebagai anggota yang bermitra di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan dirinya menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proses impor beras demi melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

"Dugaan mark up impor beras tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kita tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kita. Pansus ini akan bekerja dengan tekun untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahan," lanjutnya.

Pembentukan Pansus ini terjadi sebagai tanggapan atas pengumuman tender terbaru oleh Perum Bulog untuk pengadaan jasa angkutan pendistribusian bantuan pangan. Proses tender ini menimbulkan pertanyaan di kalangan DPR untuk mengambil tindakan tegas.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, dugaan mark up harga beras ini begitu jelas, dan mudah ditelusuri.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor beras Indonesia pasa Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dollar AS. "Artinya, realisasi harga impor beras pada Maret 2024 mencapai 655 dollar AS per ton," ucapnya.

Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan 538 dollar AS per ton, atau lebih murah 117 dollar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog.

Total impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. "Kalau modus mark up sebesar 117 dollar AS per ton ini terjadi sejak 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dollar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah," papar Anthony.

Dia menjelaskan dugaan mark up konspirasi tender impor beras dapat dikonfrontasi dengan harga beras internasional yang sangat transparan. Harga beras Vietnam di pasar internasional turun terus sejak akhir tahun lalu.

Harga beras Vietnam dengan kualitas 5 persen broken per Maret 2024 hanya 585 dollar AS per ton, sedangkan untuk kualitas beras 25 persen broken, harganya 557 dollar AS per ton.

Rugikan Negara

Karena itu, menurut Anthony, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dollar AS per ton secara nyata sangat ketinggian, sehingga merugikan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi.

Pada akhirnya, harga beras impor yang ketinggian tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dengan harga beras lebih tinggi.

Seperti diketahui, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto atas dugaan mark up impor beras yang merugikan negara sampai triliunan rupiah.