Dorong Swasembada Pangan, Pemerintah Harus Bantu Petani Hasilkan Panen Padi Berkualitas

JAKARTA - Pemerintah harus turun tangan menperbaiki kondisi ekonomi para petani bisa naik kelas. Selama ini, banyak tantangan yang dihadapi petani sebagai tulang punggung swasembada pangan, tetapi pemerintah terkesan kerap tak hadir membantu.

Pengamat Pertanian, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali Dr. I Nengah Muliarta menilai upaya peningkatan kualitas ekonomi petani memerlukan pendekatan lebih komprehensif dan realistis. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pelatihan dan pendampingan secara sistematis bagi para petani untuk meningkatkan kualitas panen padi.

"Sering kali, petani menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap benih berkualitas dan teknologi pertanian modern," tegas Muliarta dari Denpasar, Bali, Rabu (22/1).

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan sumber daya ini dapat diakses secara mudah dan terjangkau. Selain itu, infrastruktur yang memadai seperti jalan akses m baik untuk transportasi hasil panen dan akses ke pasar lebih luas juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan petani.

"Menciptakan diferensiasi dalam produksi, seperti pengembangan varietas padi organik atau produk dengan nilai tambah tinggi, adalah langkah yang cerdas. Namun, langkah ini harus didukung dengan insentif bagi petani yang berinovasi," jelasnya.

Dia menambahkan kebijakan yang diambil juga harus berbasis data dan riset lapangan. Dengan demikian, lanjutnya, program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta potensi daerah.

Dijelaskannya, dengan menggandeng sektor swasta untuk menciptakan kemitraan strategis, petani dapat memperoleh akses ke teknologi dan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan daya saing mereka.

"Karena itu, jika langkah-langkah ini diimplementasikan secara serius, maka peningkatan kelas petani dan pencapaian ketahanan pangan yang diinginkan bukanlah hal yang mustahil. Namun, semua ini harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi riil di lapangan agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para petani," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mendorong peningkatan kelas petani dengan menghasilkan panen padi berkualitas untuk mendukung ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan.

Arief menyampaikan langkah upscaling itu perlu dilakukan agar kalangan petani tidak hanya mengandalkan gabah kering panen (GKP), sehingga bisa tercipta diferensiasi produksi. Apalagi target pengadaan Bulog pada 2025 untuk gabah kering giling (GKG) lebih besar daripada GKP.

Karakteristik Gurem

Sementara itu, peneliti ekonomi Center of Efonomic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai karakteristik petani gurem membuat mereka kesulitan mengolah GKP menjadi GKG. Di sisi lain, bantuan pemerintah selama ini tidak tepat sasaran.

"Dengan karakteristik petani gurem, saya rasa sulit bagi petani untuk bisa membeli dryer (pengering)," ucap Huda.

Adapun driyer itu nanti sangat diandalkan untuk mengolah GKP menjadi GKG. Dengan demikian, petani tidak lagi menjual GKP tetapi GKG. Harga jual GKG lebih tinggi dibandingkan GKP sehingga petani seharusnya mempunyai keuntungan lebih dari situ.

Dia menambahkan kebanyakan petani yang mempunyai dryer merupakan pengepul juga. Pasalnya, perbankan hanya akan memberikan pinjaman kepada petani yang mempunyai skala usaha cukup besar. Menurutnya, hal ini juga harus diperhatikan pemerintah.

"Jikapun diberikan kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) saya rasa harus ada mekanisme yang adil. Saya masih merasa bantuan pemerintah kurang efektif melalui Gapoktan karena ketimpangan relasi kuasa antara anggota dan ketua. Ini yang menjadi problem," jelas Huda.