Dorong Kualitas SDM, Pemprov Kaltim Segera Realisasikan Pendidikan Gratis

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan dana sekitar 750 miliar rupiah untuk merealisasikan program Pendidikan Gratis bertajuk “Gratispol” pada tahap awal tahun 2025. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seiring dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengungkapkan bahwa dana tersebut telah dialokasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dengan mulai berjalan efektif setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan dalam waktu dekat.

“Dana ini sudah dianggarkan di Disdikbud dan efektif dimulai pada bulan Juli,” ujar Seno Aji di Samarinda, beberapa hari lalu.

Program Pendidikan Gratis Kaltim bertepatan dengan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang biasanya berlangsung pada bulan Juni-Juli.

Seno Aji menjelaskan, di tengah isu nasional yang beredar, Kaltim justru memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak di Kaltim. Tajuk “Indonesia Gelap” dengan narasi sekolah gratis, tidak berlaku di Kaltim.

“Semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk menyukseskan 16 program unggulan yang telah kami canangkan,” tegasnya.

Selain pendidikan, pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan anggaran untuk sektor kesehatan. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembayaran BPJS yang tertunda. Anggarannya cukup, sekitar Rp79 miliar, dan tidak memotong anggaran efisiensi,” tambahnya.

Dalam rapat perdananya sebagai wakil gubernur Kaltim di kantor gubernur, pemerintah provinsi membahas efisiensi anggaran dengan total dana yang dipangkas sebesar 402 miliar rupiah.

Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim Rahmat Ramadan menyampaikan langkah efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kualitas pendidikan dan program-program prioritas pendidikan.

“Kami memahami betul pentingnya menjaga kualitas pendidikan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang kami lakukan akan menyasar pos-pos yang tidak langsung bersentuhan dengan program prioritas,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan bahwa efisiensi difokuskan pada pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Langkah ini diambil mengingat perjalanan dinas sering kali memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, Disdikbud juga memangkas anggaran untuk belanja alat tulis kantor (ATK) dengan mendorong digitalisasi dokumen.

“Sebelum Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran dikeluarkan, kami sebenarnya sudah melakukan efisiensi dalam penyusunan anggaran. Dengan adanya Inpres ini, kami semakin memperketat pengelolaan anggaran,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa program-program penting seperti rehabilitasi sekolah dan pembangunan sekolah baru tidak akan terpengaruh oleh efisiensi ini. Menurutnya, anggaran untuk kedua program tersebut tetap menjadi prioritas utama.

“Kami menyadari bahwa infrastruktur sekolah yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, kami pastikan tidak ada pemangkasan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan sekolah,” tegasnya.  Ant/S-2