DK PBB Gagal Perluas Mandat untuk Pemantauan Penegakan Sanksi kepada Korea Utara

WASHINGTON - Pendapat anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang terpecah berakibat pada kegagalan mengadopsi resolusi baru untuk memperluas mandat panel ahli yang bertugas memantau penegakan sanksi tahunan terhadap Korea Utara.

Pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang yang berlangsung pada Kamis (28/3) di Washington itu memberikan hasil 13 negara mendukung resolusi, Russia menggunakan hak veto, dan Tiongkok abstain.

Seperti dikutip dari Antara, lantaran Russia yang menggunakan hak veto, maka mandat tersebut gagal diperpanjang satu tahun lagi, padahal mandat panel akan berakhir pada 30 April. Kegagalan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya yang berpotensi pada pelemahan upaya global untuk mengekang ancaman nuklir dan rudal Pyongyang.

Menghadapi kegagalan resolusi tersebut, anggota DK PBB melakukan negosiasi intens untuk dengan Russia yang dikatakan telah mengusulkan klausul sunset untuk mengakhiri sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Tentu tuntutan itu tidak dapat diterima oleh Seoul, Washington dan anggota lainnya.

Jika klausal tersebut diadopsi, akan membuat sanksi anti-Pyongyang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, kecuali ada perjanjian DK PBB yang akan memberlakukan sanksi tersebut untuk jangka waktu lain yang disepakati.
Halaman Selanjutnya....