Diplomasi RI untuk Rohingya

Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Myanmar untuk mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Rakhine State dan melindungi seluruh warga, termasuk muslim Rohingya.

Retno telah menjalankan misi diplomasi kemanusian dengan menemui National Security Adviser Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Senin (4/9). Dia mengusulkan formula 4+1 sebagai solusi masalah keamanan dan kemanusiaan Rakhine State.

Empat elemen pertama terdiri dari upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, melindungi semua orang di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama, serta segera membuka akses bantuan kemanusiaan. Ini merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak memburuk.

Sementara itu, satu elemen lainnya upaya menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State pimpinan Kofi Annan. Sejauh ini diplomasi kemanusiaan Indonesia menghasilkan kesepakatan bersama ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.

Dalam pemberian bantuan kemanusiaan, Indonesia menekankan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tiada memandang agama dan etnis. Pemerintah tidak lupa melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan sejumlah elemen masyarakat Indonesia telah sepakat membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017.
Halaman Selanjutnya....