Dewan HAM PBB Tidak Boleh Dipolitisasi

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak boleh dipolitisasi dan menjadi arena persaingan geopolitik, sehari setelah Indonesia menolak proposal negara Barat untuk mengadakan debat tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur dan kelompok-kelompok minoritas lain di Xinjiang,Tiongkok.

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yang beranggotakan 47 negara, pada Kamis malam (6/10), mengadakan pemungutan suara atas proposal yang diajukan sejumlah negara seperti Inggris, Turki, Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan debat tahun depan tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Muslim di Xinjiang yang merupakan minoritas diTiongkok.

Dalam pemungutan suara itu, 19 negara menolak, termasuk Indonesia dan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, sementara 17 negara mendukung, dan 11 abstain.

"Kenapa kita posisi 'No' antara lain karena kita tidak ingin politisasi di Dewan HAM PBB yang digunakan untuk tujuan yang terkait misalnya, pada rivalitas politik," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Achsanul Habib, Jumat (6/10) dalam konferensi pers yang dikutip dariBenarNews.

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih dan selektif dalam memilih isu yang akan dibahas. Contohnya, sekarang tentang Xinjiang, nanti dipilih lagi untuk isu yang lain," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....