Dewan HAM PBB Tidak Boleh Dipolitisasi

Terkait dengan kekhawatiran pelanggaran HAM di Xinjiang, ujarnya, instrumen HAM dan mekanisme seperti ini bukan menjadi satu-satunya jalan. Menurutnya, dialog terus dilakukan dengan berbagai pihak terutama dengan China melalui Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

"Bahwa penyelesaian isu-isu terkait HAM atau konflik harus nasional effort level yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada dalam negara tersebut," ujarnya.

"Nah ini yang terus dikedepankan, Ini didorong oleh OKI yang kemarin juga pada akhirnya mereka tidak sepakat, tidak sejalan apabila harus mendukung inisiatif yang masih diragukan ketulusannya dalam proses pembahasan isu ini," ujar dia.

Pakar Hubungan Internasional Amerika - Tiongkok dari Deakin University, Greg Barton, mengatakan ini memang keputusan yang mengecewakan, tapi tidak mengejutkan.

"Seharusnya Indonesia lebih berani. Tapi setidaknya, tidak seperti sejumlah negara lain, Indonesia tidak sekadar mengulang-ulang propaganda pemerintah Tiongkok, dan menyangkal adanya masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam skala masif yang terjadi di Xinjiang," kata dia.
Halaman Selanjutnya....