Dana Sisa Reformasi Subsidi Energi untuk Atasi Perubahan Iklim

Apalagi, Pemerintah saat ini telah memiliki peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon dan pasar karbon yang sedang difinalisasi aturan turunannya. Pemerintah juga akan mempercepat akhir masa operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Indonesia untuk mencapai emisi karbon nol pada 2060 atau lebih lebih cepat.

Reformasi kebijakan subsidi energi tambahnya akan dilanjutkan secara bertahap ke depan, beserta dan berbagai kebijakan dekarbonisasi, dengan harapan dapat meningkatkan kesinambungan lingkungan serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan dana sekitar 3.460 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun rupiah per tahun hingga 2030 dalam rangka mengurangi emisi karbon.

Menkeu mengatakan isu mengenai transisi energi atau agenda perubahan iklim di Indonesia ini menjadi prioritas tertinggi dan telah diterjemahkan ke dalam program kebijakan.

Dia mengaku kebijakan fiskal hanya akan mampu memenuhi 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan yang mencapai 3.460 triliun rupiah. Untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan, pemerintah membutuhkan 6,5 miliar dollar AS sedangkan di sektor energi mencapai 250 miliar dollar AS.
Halaman Selanjutnya....