Dana Saksi dari APBN Tuai Kritik

Beban anggaran untuk Pemilu serentak bakal bertambah besar jika usulan dana saksi dibiayai oleh APBN.

Jakarta - Sebanyak 10 fraksi di DPR, sepakat mengusulkan dana saksi partai politik untuk Pemilu serentak 2019 dibiayai APBN. Keputusan DPR yang diambil dalam rapat Komisi II ini menuai kritikan. Selain membebani anggaran negara, membiayai saksi partai dalam pemilu juga melukai nurani rakyat. Terlebih perekonomian Indonesia yang sedang didera tekanan. Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (17/10). Menurut Ray, usulan dana saksi partaisebenarnya pernah ditolak pada saat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sekarang menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017. Kini, usulan tersebut dihidupkan lagi. Bahkan semua fraksi menyepakati itu. Ray merasa heran dengan sikap partai di DPR yang tak peka.

"Usulan mendanai saksi parpol dianggap tidak tepat karena salah satunya membebani APBN. Saat itu, pemerintah mengkalkulasi tidak kurang 10 triliun rupiah dana yang harus dikeluarkan pada putaran pertama jika saksi partai didanai oleh negara," kata Ray.

Tentu saja lanjut Ray, angka 10 triliun itu bukan angka yang kecil. Tapi sangat fantastis. Sementara di sisi lain, situasi perekonomian negara dan juga masyarakat dalam keadaan tertekan. Tidak elok bila dalam kondisi anggaran defisit, partai justru meminta negara membiayai saksinya di pemilu." Ini angka yang sangat fantastik dan sekaligus melukai nurani kita. Argumen penolakan itu, untuk saat ini, malah terasa makin tepat," ujarnya.

Belum lagi, kata Ray, Indonesia tengah berduka dengan terjadinya gempa di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang banyak menelan korban jiwa. Tentu ini membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan pasca gempa. Maka, kalau DPR ngotot memaksakan kehendaknya meminta pemerintah membiayai saksi partai di pemilu, hanya membuktikan parlemen memang tidak peka terhadap kesulitan negara dan juga penderitaan rakyat.
Halaman Selanjutnya....