Dana Saksi dari APBN Tuai Kritik

Ray pun mempertanyakan keberpihakan parlemen dan partai pada rakyat. Sebab, dengan usulan tersebut partai memperlihatkan lebih memintakan kepentingan sempitnya, ketimbang kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini hanya mengkonfirmasi bahwa partai dan juga perlemen, hanya jadi lembaga elitis yang sayangnya kurang menunjukan nuraninya pada rakyat.

Selain itu juga kata dia, jika usulan dana partai disetujui, akan ada pendanaan berganda. Sebab negara telah menyediakan saksi pemilu berupa pengawas lapangan di bawah koordinasi Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu). Badan pengawas adalah saksi independen yang bekerja untuk memastikan semua pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan jujur dan terbuka. Karena itu Bawaslu didanai oleh negara. Maka pertenggungjawaban hasil kerjanya pun juga kepada negara, dalam hal ini adalah Bawaslu.

Disetujui 10 Fraksi

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan bahwa usulan dana saksi partai dibiayai APBN telah disetujui oleh 10 fraksi DPR. Tidak hanya itu, Zainuddin juga mengungkapkan, Komisi II telah mengajukan usulan anggaran saksi partai ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mengenai berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai saksi partai, menurut Zainuddin, akan melihat dulu seberapa besar kemampuan keuangan negara.

"Tergantung ketersediaan keuangan negara. Silahkan sanggupnya berapa, tinggal partai sesuaikan," katanya. Zainuddin juga menampik jika usulan dana saksi partai dibiayai APBN bakal membebani keuangan negara. Sebab jika dibandingkan dengan manfaatnya, lebih besar. Karena kalau sampai partai tak bisa menyediakan saksi, itu justru kerugian bagi proses konsolidasi demokrasi. "Saya kira nggak besar dibanding proses demokrasi yang kita akan korbankan," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Halaman Selanjutnya....