Dana Kelurahan Sesuai Saran Apeksi

Sependapat dengan Budiman, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebutuhan dari dana kelurahan adalah proses untuk menciptakan keadilan antara kota dan desa. "Hampir semua mayarakat kota memiliki masalah yang sama dengan desa. Data dari BPS, data kemiskinan dari kota sekitar 10,4 juta jiwa," katanya.

Ace menuturkan bahwa dana tersebut nantinya harus dikelola dengan baik agar alokasi anggarannya tepat, sebab masalah yang ada di pedesaan dan perkotaan tidak sama.

Begitu juga anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menilia, dana kelurahan tersebut dapat menjadi angin segar bagi pembangunan kelurahan. Pasalnya, selama ini yang diberi dana langsung dari pemerintah pusat adalah desa. Ia menyambut baik rencana pemerintah tersebut karena dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Nizar Zahro, menjelaskan bahwa diperlukan payung hukum yang jelas mengenai dana kelurahan. "Kami memberikan masukan kepada pemerintah, jangan dipaksakan. Belum ada peraturan yang mengatur tentang dana kelurahan," katanya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, mengusulkan kepada pemerintah, agar dana kelurahan tersebut diberikan setelah pelantikan presiden. Hal itu sebagai antisipasi terjadinya polemik di masyarakat, terutama pihak yang menyebut kebijakan tersebut politis.
Halaman Selanjutnya....