Dampak Batu Bara Mencemaskan

Pemerintah perlu merevisi rencana pembangunan sekitar 117 PLTU dengan 70 persen di antaranya akan dibangun di Pulau Jawa.

JAKARTA - Pemerintah diminta segera meninggalkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sebab, penggunaan energi tersebut dinilai tak ramah lingkungan dan bahkan memicu polusi di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.

Akibat banyaknya pembangunan pembangkit berbasis batu bara di sekitarnya, Jakarta ditempatkan sebagai Ibu Kota negara dengan tingkat udara terkotor di dunia. Bahkan, tingkat polusi Jakarta mengalahkan Beijing di Tiongkok dan New Delhi di India yang meninggalkan PLTU.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Didit Wicaksono, menegaskan kondisi polusi udara di Jakarta sudah sangat memprihatinkan dan dapat diindikasikan sudah menempati level berbahaya. Sumber polusi ini tidak hanya berasal dari sektor transportasi dan pemukiman, tetapi dari sektor PLTU. Itu dipicu oleh menjamurnya PLTU yang berjarak sekitar 100 kilometer (km) dari Jakarta.

"Yang lebih dikhawatirkan lagi, pemerintah mengusulkan untuk membangun empat PLTU baru di wilayah ini (atau sebanyak tujuh unit) untuk menambah delapan PLTU yang sudah beroperasi (atau sebanyak 22 unit). Salah satu PLTU yang telah beroperasi juga akan diekspansi sebanyak satu unit. Ini tentu akan membuat kondisi di Jakarta makin parah," jelasnya, di Jakarta, Selasa (24/10).

Didit melanjutkan, jika rencana ini tetap berjalan, wilayah Jabodetabek akan dikelilingi oleh PLTU yang nantinya dapat mencekik kota ini beserta 30 juta penduduknya. Sementara Tiongkok menutup PLTU di Beijing untuk mengurangi tingkat polusi udara yang berbahaya, Indonesia malah melakukan hal sebaliknya terhadap Ibu Kotanya. "Jakarta akan menjadi ibu kota negara yang dikelilingi PLTU baru terbanyak di dunia dalam radius 100 km dibandingkan dengan ibu kota lainnya," katanya.

Dijelaskan Didit, emisi dari PLTU yang akan dibangun ini akan meningkatkan paparan dari polutan NO2, partikulat, dan SO2 , yang setara dengan emisi dari 10 juta mobil 1 yang ada ditambahkan di jalanan Kota Jakarta secara bersamaan.

Didit menyebutkan pemerintah berencana untuk membangun sekitar 117 PLTU dalam program pembangunan pembangkit berkapasitas 35 ribu megawatt (MW). Dalam rencana itu juga 70 persen akan dibangun di Pulau Jawa. Tentunya bila terjadi maka krisis ekologis semakin parah.

Revisi Rencana

Greenpeace mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera merevisi rencananya. "Mestinya rencana ini segera direvisi dengan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia kaya akan energi surya, energi angin dan panas bumi. Manfaatkan energi bersih,"tegas Didit.

Menambahkan itu, Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Rahma Shofiana, menyebutkan emisi dari PLTU baik yang telah beroperasi maupun yang direncanakan akan meningkatkan risiko kesehatan pada seluruh penduduk Jabodetabek, termasuk di antaranya 7,8 juta anak-anak mengakibatkan mereka terpapar oleh PM2.5 yang jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Keberadaan PLTU batu bara di sekitar Jakarta mengakibatkan 10.600 kematian dini dan 2.800 kelahiran dengan berat lahir yang rendah per tahunnya yang mana hampir setengah dari dampak ini berada di Jabodetabek.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, juga telah berkomitmen mengurangi pembangunan PLTU di Jawa. Pasalnya, Jawa tidak memiliki sumber energi batu bara sehingga tentu lebih efisien bila menggunakan energinya sendiri.ers/E-10