BPKP Diperintahkan Audit Defisit Keuangan BPJS Kesehatan

Kepala Negara juga sudah memerintahkan dirut dan direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki semua sistem termasuk verifikasi atas klaim yang masuk ke badan itu.

"BPJS Kesehatan ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten kota, provinsi seluruh Tanah Air. Ini bukan suatu hal mudah. Bagaimana mengontrol, bagaimana memonitor klaim dari rumah sakit, bukan sesuatu yang gampang," katanya.

Dia menyebutkan dengan luasnya jangkauan pelayanan, badan itu harus terus memperbaiki sistem sehingga lebih efisien. "Saya mengalami semuanya, di provinsi ada Kartu Jakarta Sehat. Itu untuk mengawasai rumah sakit tidak mudah. Ini seluruh negara ya, kan? Artinya perbaikan sistem itu harus terus dilakukan," katanya.

Persetujuan Daerah

Ketika ditanya dengan adanya penggunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk membayar BPJS Kesehatan akan membuat pendapatan daerah berkurang, Presiden menegaskan UU mengamanatkan 50 persen pendapatan bagi hasil cukai itu untuk pelayanan kesehatan.
Halaman Selanjutnya....