BPK "Warning" Kenaikan Utang Negara

JAKARTA - Pemerintah diminta serius merespons peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tren kenaikan rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK memberikan tiga catatan pada penyelenggaraan APBN 2018, antara lain terkait utang pemerintah, realisasi belanja subsidi, dan target pertumbuhan ekonomi yang tak tercapai.

Menanggapi masalah utang, Direktur Pusat Studi Masyarakat (PSM), Irsad Ade Irawan, mengemukakan peringatan BPK mesti dijawab dengan pengelolaan utang yang kredibel, mampu memanfaatkan utang secara produktif, dan pada akhirnya mengurangi kebergantungan terhadap utang yang dinilai sudah mengkhawatirkan.

Apalagi, saat ini ekonomi dunia terus diguncang oleh manuver perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-Tiongkok yang menekan harga dan volume ekspor komoditas, dan potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Perang dagang dinilai akan menghambat pertumbuhan ekonomi global.
Halaman Selanjutnya....