BPJS Kesehatan Tanamkan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi dalam Program JKN

Mengembangkan ekosistem ant kecurangan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Tm PK JKN balk di provinsi maupun kabupaten/kota dan berbagai pihak lain dalam metakukan pencegahan dan penanganan kecurangan serta berkolaborasi dengan badan-badan penyelenggara |aminan sosial di berbagai negara.

Tim PK-JKN ini terdiri dari berbagai unsur mulau dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan. Tim PK-JKN juga dbentuk di tingkat provinsi, kabupaten kota. Tugas dari Tim PK-JKN adalah menyosialsasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (fraud); mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola yang baik; melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (fraud); monitoring dan evaluasi; dan pelaporan.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem untuk mengendalikan penermaan gratifikasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja BPJS Kesehatan. Semua Duta BPJS Kesehatan wajib menaati kode etik BPJS Kesehatan untuk menghindarkan diri dari situasi yang berpotensi menjadi benturan kepentingan. pelanggaran hukum dan kode etik serta perbuatan tercela lainnya.

"Semoga dengan kegiatan ini kita dapat lebih meningkatkan sinergi dalam mencegah dan menangani kecurangan sebagaimana tema Han Anti Korupsi Dunia tahun ini Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesa Maju," tambah Mundihamo.