BPJS Kesehatan Tanamkan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi dalam Program JKN

Tidak hanya pemangku kepentingan terkait, pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan yang berkomitmen dalam upaya pencegahan kecurangan dan pengendalan gratifikasi.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan bersungguh-sungguh melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dengan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian fraud, pengembangan investigasi, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan berbagal pihak untuk membangun ekosistem anti fraud baik di dalam dan luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Kementrian Kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengelolaan pembiayaan kesehatan.
"Kementerian Kesehatan tentu menginginkan belanja kesehatan yang dilakukan efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujarnya.

Budi mengungkapkan, saat ini salah satu belanja kesehatan terbesar dilakukan BPJS Kesehatan melalu Program JKN. Pada tahun 2022 jumlah biaya manfaat mencapai 113.47 triliun rupiaj dan diprediksi menungkat hingga 150-an trilun. Dari dana tersebut tentu ada potensu penyalahgunaan, namun saat ini Program JKN sudah memilki sistem pencegahan dan penanganannya.

"Sudah sudah ada kerangkanya. digitalisasi sudah terbangun, kini tinggal bagaimana kita bisa mengintegrasikan informasi dan data yang ada. Saya sudah sempat mengunjungi dan melihat langsung Command Center BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Kita juga perlu menjaga agar integritas para
pihak di bidang kesehatan ini karena informasi kesehatan yang ada sebagian besar asimetris msalnya ada perbedaan pelayanan kesehatan di faskes satu dengan faskes yang lam," kata Budi.
Halaman Selanjutnya....