BKAD, Kejaksaan, dan BPN Lebak, Teken MoU Sertifikasi Aset

Dalam kerja sama untuk pertama kali dilakukan antara BPN Lebak dan Kejari ini bertujuan membangun sinergi yang baik dalam pengawalan program strategis nasional, di antaranya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni, program pemerintah pusat dalam sertifikasi tanah warga secara massal, termasuk dalam pengadaan tanah untuk PSN, dan sertifikasi aset BMN (Barang milik Negara) dan aset milik pemerintahan daerah. "Bagaimana pun juga program strategis nasional di BPN Lebak perlu pendampingan dari Kejaksaan," cetusnya.

Sulvia berharap, kerja sama antar tiga instansi pemerintahan antara BKAD, BPN dan Kejaksaan, dapat memberikan manfaat kepada BPN dan BKAD, sehingga keberadaan Kejaksaan dapat dirasakan manfaatnya. "Apa yang dapat dan bisa kami lakukan, akan kami lakukan yang terbaik untuk BPN dan BKAD Lebak," kata Sulvia.

Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Agus Sutrisno mengatakan, kantor Pertanahan Lebak sangat berkepentingan dengan penandatanganan dua nota kesepahaman tersebut. Yaitu, antara BKAD, BPN dan Kejaksan, dan BPN dan Kejaksaan dalam mengawal program strategis nasional. "Tentu kami dari kantor Pertanahan sangat berkepentingan dan apresiasi tinggi terhadap upaya Kejari untuk bisa menginventarisir dan ikut mengamankan aset milik pemkab yang berkaitan dengan tanah," ujar Agus.

Sebab, kata Agus, saat ini masih banyak aset tanah milik pemkab Lebak yang belum memiliki sertifikat, sehingga sangat rawan terjadinya sengketa dan penyerobotan oleh pihak lain. "Berdasarkan penjelasan kepala BKAD Lebak, dari 1.800-an aset milik Pemkab Lebak, baru sekitar 1.100 yang sudah memiliki sertifikat".