BIS Serukan Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga

» Waktu untuk secara obsesif mengejar pertumbuhan jangka pendek sudah lewat, kebijakan moneter sekarang harus memulihkan stabilitas harga.

» Seruan BIS merupakan alarm bagi BI untuk mengevaluasi lebih mendalam mengenai kebijakan konservatif.

JAKARTA - Lembaga keuangan yang dimiliki bank-bank sentral di dunia, Bank for International Settlements (BIS), pada Minggu (25/6), menyerukan agar bank-bank sentral melanjutkan kebijakan menaikkan suku bunga acuan. Seruan tersebut sebagai peringatan kepada otoritas moneter kalau ekonomi dunia sekarang berada pada titik krusial karena negara-negara berjuang untuk mengendalikan inflasi.

Terlepas dari kenaikan suku bunga yang tiada henti selama 18 bulan terakhir, inflasi di banyak negara ekonomi maju tetap tinggi, sementara lonjakan biaya pinjaman memicu keruntuhan perbankan paling serius sejak krisis keuangan 15 tahun lalu. "Ekonomi global berada pada titik kritis. Tantangan keras harus diatasi," kata manajer umum BIS, Agustin Carstens, dalam laporan tahunan organisasi yang diterbitkan pada Minggu (25/6).

"Waktu untuk secara obsesif mengejar pertumbuhan jangka pendek sudah lewat. Kebijakan moneter sekarang harus memulihkan stabilitas harga. Kebijakan fiskal harus berkonsolidasi," tambah Carstens.

Sementara itu, Kepala Unit Moneter dan Ekonomi BIS, Claudio Borio, mengatakan ada risiko "psikologi inflasi" yang terjadi sekarang ini, meskipun kenaikan suku bunga yang lebih besar dari perkiraan di Inggris dan Norwegia, pekan lalu, menunjukkan bahwa bank sentral mendorong untuk menyelesaikan pekerjaan, terutama dalam hal mengatasi masalah.

Tantangan mereka dinilai unik menurut standar pasca-Perang Dunia Kedua. Ini adalah pertama kalinya, di sebagian besar dunia, lonjakan inflasi terjadi bersamaan dengan kerentanan keuangan yang meluas.

Semakin lama inflasi tetap tinggi, pengetatan kebijakan yang diperlukan semakin kuat dan berkepanjangan, kata laporan BIS, memperingatkan bahwa kemungkinan masalah lebih lanjut di sektor perbankan sekarang.

Jika suku bunga mencapai tingkat pertengahan 1990-an, keseluruhan beban jasa utang untuk negara-negara ekonomi teratas akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. "Saya pikir bank sentral akan mengendalikan inflasi. Itu adalah tugas mereka - memulihkan stabilitas harga," kata Borio kepada Reuters seperti dikutip Antara. Hal yang menjadi pertanyaan adalah berapa biayanya.

Para gubernur bank sentral dunia dan pembuat kebijakan lainnya berkumpul di Sintra, Portugal, pada Senin (26/6), untuk forum tiga hari yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB).

BIS yang berbasis di Swiss mengadakan pertemuan tahunannya sendiri dalam beberapa hari terakhir, di mana para gubernur bank sentral membahas gejolak beberapa bulan terakhir.

Pada Maret dan April terjadi kegagalan sejumlah bank regional di Amerika Serikat (AS) termasuk Silicon Valley Bank, kemudian penyelamatan darurat pada salah satu bank di Eropa yaitu Credit Suisse yang terletak di halaman belakang BIS sendiri.

Lebih Antisipatif

Pengamat ekonomi STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya mengatakan seruan BIS merupakan alarm bagi otoritas moneter di Indonesia untuk mengevaluasi lebih mendalam mengenai kebijakan konservatif yang selama ini diambil terkait suku bunga acuan BI7days Reverse Repo Rate.

"Kemarin, Presiden ingatkan soal harga ayam, itu kan sebenarnya ada kekhawatiran mendalam mengenai tingkat inflasi kita. BI sebagai pemimpin Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID semestinya bergerak cepat dan juga kebijakan suku bunga perlu mengikuti kenyataan inflasi di lapangan dengan lebih antisipatif, bukan menunggu," papar Aditya.

Beberapa instrumen pengendalian inflasi, menurut Aditya, perlu dioptimalkan oleh otoritas moneter selain kenaikan suku bunga yakni terkait cadangan wajib bank-bank dan memastikan devisa hasil ekspor dikembalikan ke dalam negeri.

Bank sentral juga harus memastikan sektor keuangan tetap terjaga, demikian juga sektor jasa keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus diperkuat.

"Situasi dunia yang menantang yang butuh kebijakan antisipatif bukan menunggu. Inflasi yang tidak terkendali akan sangat berbahaya bagi ekonomi nasional. Rupiah yang tiba-tiba anjlok akan membahayakan ekonomi karena impor dan utang Indonesia yang tinggi," pungkas Aditya.