Birokrat Harus Lepas dari Kebergantungan pada Produk Impor

JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian/ lembaga untuk mengurangi impor mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Apalagi, langkah konkretnya dimulai dengan peniadaan impor mobil dinas menteri dan level eselon satu, diganti dengan mobil Maung buatan Pindad.

Langkah awal yang baik tersebut diharapkan bisa menular ke seluruh mobil dinas pemerintahan baik pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara. Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto, yang diminta pendapatnya mengapresiasi langkah nyata Presiden dan para pembantunya itu, sehingga bisa menjadi teladan bagi birokrat lainnya hingga ke level bawah. Bagong berharap anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk berbagai hal prioritas termasuk pengentasan kemiskinan.

"Kalau memang itu benarbenar terealisasi akan sangat baik sekali untuk menunjukkan komitmen pemerintah yang menyatakan diri ingin lebih mandiri dan lepas dari kebergantungan produk impor. Selain itu, juga sangat bagus menjadi teladan gerakan cinta produk lokal, sekaligus menunjukkan empati dengan kondisi masyarakat yang masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan. "Kebijakan ini juga berarti penghematan APBN yang sungguh signifikan. Bayangkan kalau bisa diterapkan atau dilanjutkan oleh jajaran lainnya, sampai ke pemerintah daerah.

Tentu anggaran yang dihemat bisa digunakan yang lebih prioritas, termasuk mengentaskan kemiskinan," kata Bagong. Oleh sebab itu, dia berharap jangan sampai gerakan cinta produk dalam negeri itu hanya berhenti di mobil dinas pejabat. Harapannya bisa menjadi awalan positif ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti energi, pertanian, dan lainnya. "Saya kira ini kesempatan baik pemerintah untuk mulai sungguh-sungguh lepas dari kebergantungan impor. Semoga saja bukan hanya hangat di awal," tuturnya.

Kemandirian Ekonomi
Halaman Selanjutnya....