BI Harus Lebih Independen dan Fokus Jalankan Tugasnya

Jangan sampai, katanya, kembali mempraktikkan masa pemerintahan Orde Baru, yang mana saat ada masalah dengan anggaran pemerintah maka BI diminta cetak uang. "Bedanya sekarang, kalau pemerintah kesulitan anggaran, BI diminta beli surat berharga," terang Esther.

Kebijakan bank sentral, tambahnya, harus diarahkan ke stabilitas nilai tukar dan harga sesuai tupoksinya, bukan menutup kekurangan anggaran pemerintah. "Memang diperlukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, tetapi seharusnya koordinasi, bukan intervensi," katanya.

Pemulihan Ekonomi

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (21/11), mengatakan otoritas moneter itu telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar 974,09 triliun rupiah sejak 2020 hingga 15 November 2022.

Pembelian itu untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta penanganan kemanusiaan dan kesehatan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan.
Halaman Selanjutnya....