Berita Gembira di Tengah Tragedi Kasus Ferdy Sambo, 76,7 Persen Publik Puas Kinerja Polri Ungkap Kasus Brigadir J
Arsip - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (kanan) bersiap keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26-8-2022).
Foto: ANTARA/M. Risyal HidayatJakarta - Panel Survei Indonesia (PSI) menunjukkan 76,7 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Polri dalam membongkar kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
"Terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir J yang menjadi pembicaraan di publik, opini masyarakat yang ditangkap dari hasil survei didapati sebanyak 76,7 persen responden puas dengan kinerja Polri dalam membongkar kasus terbunuh Brigadir J," kata Koordinator Panel Survei Indonesia (PSI) Yuswiryanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kasus kematian Brigadir J menarik perhatian masyarakat karena awal kasus ini ada skenario tembak-menembakhingga akhirnya Kapolri membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Insiden ini melibatkan perwira tinggi Polri dan juga sejumlah anggota kepolisian lainnya. Berdasarkan hasil survei terkait dengan kinerja Polridalam penanganan kasus kematian Brigadir J, publik puas dengan kinerja Polri.
"Meski demikian, terdapat 17,1 persen responden tidak puas dan 6,2 persen tidak menjawab," kata Yuswiryanto.
Survei melibatkan 1.580 warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun di 302 kabupaten/kota di 34 provinsi menjadi responden.
Penjaringan warga negara Indonesia sebagai objek survei dengan metodemultistage random samplingdan hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen denganmargin of error2,48 persen.
Untuk mendapatkan data data penelitian ini, kata dia, menerapkan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan 1.150 orang dan saluran telepon seluler dengan 430 orang.
Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Polri menetapkan lima orang tersangka, yakni mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338junctoPasal 55 dan Pasal 56 KUHP denganancaman hukuman mati.
Menurut peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Fuadil 'Ulum, apa yang disampaikan survei dari Panel Survei Indonesia (PSI) tentang Polri terhadap penanganan kasus pembunuhan Brigadir J sudah tepat.
"Sudah benar dan tepat dari survei PSI yang menyebut Polri sudah bekerja dengan transparan dan terbuka dalam menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J," ujarnya.
Fuadil mendukung Polri dan kejaksaan dalam menindak mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan membongkar kasus tersebut.
"Ini menyangkut semangat reformasi dan penegakan hukum Indonesia. Lembaga negara Indonesia harus berjalan dengan transparan dan akuntabel," katanya.
Selain lima tersangka pembunuhan Brigadir J, Polri juga menetapkan tujuh tersangka kasus menghalangi penyidikan perkara Brigadir J, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, Kombes Pol. Agus Nur Patria, AKBP Arif Rachmat Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Garuda Indonesia turunkan harga tiket Jayapura-Jakarta
- 2 Pemeintah Optimistis Jumlah Wisatawan Tahun Ini Melebihi 11,7 Juta Kunjungan
- 3 Dinilai Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Percepat Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT
- 4 Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah
- 5 Meluas, KPK Geledah Kantor OJK terkait Penyidikan Dugaan Korupsi CSR BI
Berita Terkini
- Hati Hati, Ada Puluhan Titik Rawan Bencana dan Kecelakaan di Jateng
- Malam Tahun Baru, Ada Pemutaran Film di Museum Bahari
- Kaum Ibu Punya Peran Penting Tangani Stunting
- Trump Tunjuk Produser 'The Apprentice', Mark Burnett, sebagai Utusan Khusus untuk Inggris
- Presiden Prabowo Terbitkan Perpres 202/2024 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional