Belajar dari Yogya, Bagaimana Orangtua Terlibat dalam Kebijakan Sekolah yang Berkualitas

Risa Nihayah, SMERU Research Institute dan Senza Arsendy, The University of Melbourne

Di tengah capaian pendidikan Indonesia yang stagnan - bahkan menurun - selama setidaknya dua dekade terakhir, orang tua pun kini dituntut untuk turut membantu sekolah dan pemerintah mendongkrak pembelajaran siswa. Sayangnya, mereka belum dilibatkan secara bermakna dan diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pendidikan, baik di level nasional, lokal, maupun sekolah.

Salah satu contoh belum lama ini, misalnya, adalah pengabaian protes orangtua dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebelumnya, survei Bank Dunia pada 2012 menunjukkan orang tua - melalui komite sekolah - cenderung belum berpengaruh pada berbagai pengambilan keputusan di sekolah. Kami juga menemukan bahwa sekolah dan Dinas Pendidikan merasa lebih berkewajiban menjalankan tuntutan kepala daerah dibandingkan masukan orang tua.

Hal ini menggambarkan keterlibatan orang tua di Indonesia masih bersifat tokenistic (sekadar formalitas) dan parsial (belum dilibatkan sepenuhnya).

Menariknya, di tengah kondisi tersebut, studi etnografi yang pernah kami lakukan lewat program Research on Improving Systems of Education (RISE) menunjukkan secercah harapan dari Kota Yogyakarta. Pada tiga sekolah dasar (SD) negeri dan swasta yang kami amati - baik yang didominasi murid ekonomi rendah atau yang berperforma akademik tinggi - banyak orang tua terlibat secara kolektif dalam kebijakan sekolah melalui wadah yang disebut Paguyuban Orang Tua (PO).

Lewat forum ini, orang tua di Yogyakarta memainkan peran penting dan aktif dalam advokasi kebijakan pendidikan - bukan hanya sekadar menggantikan tugas sekolah di rumah.

Potret partisipasi orang tua di Yogyakarta

Dibandingkan daerah lain di Indonesia, Yogyakarta merupakan daerah yang unggul dalam pendidikan. Hasil asesmen pembelajaran dalam aspek seperti literasi, maupun laporan internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA), menunjukkan Yogyakarta memiliki hasil tertinggi di Indonesia.

Di sini, riset terbatas kami menunjukkan bahwa orang tua di Yogyakarta cenderung terlibat secara kolektif untuk mendorong kebijakan sekolah.

Berbeda dengan keterlibatan individualistik yang cenderung memposisikan orang tua sebagai pengganti guru di rumah, keterlibatan orang tua secara kolektif berorientasi pada kepentingan semua anak pada suatu sekolah, bukan hanya untuk anak-anak yang orang tuanya bisa dan bersedia terlibat.

Keterlibatan kolektif ini terwadahi melalui Paguyuban Orang Tua (PO) yang tumbuh secara organik sejak tahun 2000-an. Berbeda dengan komite sekolah yang dibentuk secara formal pada tingkat sekolah dan pengambilan keputusannya cenderung dipengaruhi kepala sekolah, PO merupakan perkumpulan orangtua atau wali siswa di tiap rombongan belajar (rombel/kelas). Akibatnya, mereka bisa lebih dekat bekerja sama dengan guru dan sekolah.

Melalui PO, orang tua mengorganisasi diri untuk memastikan semua siswa - bukan hanya anaknya - mendapatkan pembelajaran dan layanan pendidikan yang berkualitas.

Misalnya, di beberapa SD negeri, kami menemukan PO dari anak-anak kelas atas (kelas 4-6) mendorong sekolah untuk memberikan jam pelajaran tambahan bagi siswa yang membutuhkan atau kesulitan. Tanpa wadah atau aksi kolektif semacam ini, alih-alih mendorong sekolah, orang tua biasanya dipaksa mengeluarkan sumber daya tambahan untuk mengirimkan anaknya les privat di tempat lain.