Belajar dari Gempa Turki, Gedung Tinggi di Indonesia Wajib Penuhi Syarat Tahan Gempa

Namun, beberapa ahli mengatakan setiap penyelidikan serius terhadap akar lemahnya penegakan aturan bangunan harus mencakup pandangan tajam pada kebijakan Erdogan, serta pejabat regional dan lokal, yang mengawasi dan mendorong pertumbuhan properti yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sesaat sebelum pemilihan presiden dan parlemen terakhir Turki pada tahun 2018, pemerintah meluncurkan program besar-besaran untuk memberikan amnesti kepada perusahaan dan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tertentu terhadap kode bangunan negara. Dengan membayar denda, pelanggar dapat menghindari keharusan untuk membuat bangunan mereka sesuai dengan kode. Amnesti semacam itu juga telah digunakan oleh pemerintah sebelumnya menjelang pemilu.

Jenis pelanggaran yang dikutip dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Urbanisasi tersebut sangat beragam, termasuk rumah yang dibangun tanpa izin, bangunan yang menambah lantai tambahan atau memperluas balkon tanpa izin, dan keberadaan yang disebut rumah liar yang dihuni oleh warga miskin.

Besarnya gempa memang mematikan, tetapi penelitian akademik juga menunjukkan bahwa gempa bumi menelan banyak korban jiwa di negara-negara dengan angka korupsi yang tinggi.

Pengembangan Wilayah
Halaman Selanjutnya....