Beijing Protes Keras atas Kunjungan Pemimpin Taiwan ke Hawaii

Beijing - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan penolakan pemerintah Tiongkok atas kunjungan pemimpin Taiwan Lai Ching-te ke Hawaii dan komunikasinya dengan mantan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi.

"China dengan tegas menentang segala bentuk interaksi resmi antara AS dan Taiwan, dan dengan tegas menolak segala bentuk tindakan AS untuk membantu atau mendukung separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan kegiatan separatis mereka," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan panggilan telepon selama sekitar 20 menit dengan pemimpin Taiwan Lai Ching-te pada Minggu (1/12) dan menyampaikan dukungannya bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional.

Panggilan telepon itu dilakukan saat Lai berada di Hawaii selama dua malam. Setelah Hawaii, Lai akan mengunjungi sekutu Taiwan, yaitu Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau yaitu tiga negara di kepulauan Pasifik di antara 12 sekutu Taiwan dan di antaranya juga akan singgah selama satu malam di wilayah AS, Guam.

Juru bicara Lai, Karen Kuo menyebut bahwa Pelosi menyambut kedatangan Lai ke AS dan mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan presiden 2024 pada Januari dan dukungan terhadap Taiwan dalam organisasi-organisasi internasional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti China dan garis merah yang tidak dapat dilanggar dalam hubungan China-AS. Kami mendesak AS untuk memperhatikan sepenuhnya separatis Lai Ching-te dan otoritas DPP," ungkap Lin Jian.

Apalagi Lai dan Pelosi juga disebut membahas isu-isu termasuk industri semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ancaman tindakan militer China terhadap Taiwan.

"Kami meminta AS memahami sepenuhnya kerusakan parah dari aktivitas separatis 'kemerdekaan Taiwan' terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, sepenuhnya mematuhi prinsip 'Satu-China' dan tiga komunike bersama China-AS, berhenti mencampuri urusan yang terkait dengan Taiwan, yang merupakan urusan dalam negeri China dan berhenti membantu dan bersekongkol dengan pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," tambah Lin Jian.

Pelosi diketahui sempat mengunjungi Taiwan pada 2-3 Agustus 2022 untuk bertemu pemimpin Taiwan saat itu Tsai Ing-wen, sekaligus menjadikannya sebagai pejabat AS dengan pangkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun.

Kunjungan tersebut memicu Beijing meluncurkan latihan militer besar-besaran selama sepekan di sekitar Taiwan dengan mensimulasikan blokade.

China pun dengan tegas mengutuk pengaturan AS untuk menjadi "persinggahan" Lai Ching-te dan telah mengajukan protes serius kepada AS.

"China dengan tegas menentang perjalanan pemimpin otoritas Taiwan ke AS dengan nama atau dalih apa pun, dan dengan tegas menentang segala bentuk kerja sama atau dukungan AS terhadap separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan kegiatan separatis mereka," ungkapnya.

Lai pun dilaporkan sudah bertemu dengan Gubernur negara bagian Hawaii, Josh Green, anggota Kongres AS, pejabat dari kedutaan besar AS di Taiwan dan lainnya.

Apalagi pada Jumat (29/11), Amerika Serikat sudah menyetujui usulan penjualan suku cadang untuk F-16 dan sistem radar, serta peralatan komunikasi, ke Taiwan, dalam kesepakatan yang bernilai total 385 juta dolar AS sehingga mempertahankan posisi ambiguitas terhadap Taiwan dan China.

"Penjualan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan', dan merugikan hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Keputusan untuk menjual senjata ke Taiwan sama sekali tidak konsisten dengan komitmen para pemimpin AS untuk tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', kami menentang keras dan telah mengajukan protes serius kepada AS," tambahnya.

Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) dinilai sebagai pemimpin Taiwan yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. Namun, Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.

Di bawah kepemimpinan mantan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dari DPP sejak 2016, Taiwan mengambil sikap keras menentang Beijing serta prinsip "Satu China" yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah kekuasaan Beijing.

Saat ini hanya ada 12 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini dan Vatikan.