Bawaslu: Pilkada Berjalan Baik, tapi per 1 Desember Ada Hampir 1.500 Laporan Dugaan Pelanggaran

KEPULAUAN RIAU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan hingga per 1 Desember 2024 sudah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam media gathering dengan tema Eva­luasi Pengawasan Pemilihan Se­rentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12).

Angka tersebut, lanjut dia, menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan.

Meskipun demikian, Lolly mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.

Sejauh ini, Lolly melihat nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya,” ucapnya.

Lolly menjelaskan bahwa Papua memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua. “Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar pilkada itu berjalan de­ngan baik,” kata Lolly.

Sebelumnya, Lolly menilai kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih baik daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi pemungutan ­suara ulang (PSU).

Badan ad hoc pilkada terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemu­ngutan suara (PPS), kelompok penye­lenggara pemungutan suara (KP­PS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS.

Salah satu provinsi yang menjadi rujukan Lolly adalah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi berupa pemu­ngutan suara ulang (PSU) di 69 TPS. Pada Pilkada 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data sebaran tersebut, Lolly menyimpulkan bahwa rekomendasi terhadap PSU mengalami penurunan pada Pilkada 2024 jika diban­dingkan dengan Pemilu 2024.

Partisipasi Pemilih

Terpisah, Peneliti Perkum­pulan untuk Pemilu dan De­mokrasi (Perludem) Annisa Alfath menyebut bahwa partai politik (parpol) ha­rus mening­katkan kualitas kaderisasi guna men­dapatkan kepercayaan publik dalam momentum pemilu maupun pilkada.

Menurut dia, salah satu upaya untuk meningkat­kan partisipasi pemilih adalah dengan menyodorkan kader terbaik sebagai calon pemim­pin daerah maupun tingkat nasional, sehingga tidak memilih calon karbitan dalam momentum pesta demokrasi.

“Meskipun ambang batas pencalonan sudah diturun­kan, masih banyak daerah yang menghadirkan calon tunggal dalam pilkada, sehingga me­nunjukkan lemahnya kaderisasi dan seleksi kandidat oleh partai politik,” kata Annisa di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, perubah­an jadwal pelaksanaan pemi­lu dan pilkada agar tidak ber­dekatan, bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah yang akan melakukan pemu­ngutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Rencananya, PSU, pemu­ngutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS) akan dilaksanakan di 287 tempat pemungutan suara (TPS) di 22 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 46 TPS akan melakukan PSU, 231 TPS melaksanakan PSL, dan 10 TPS akan menggelar PSS. Ant/S-2