Bank Dunia Minta G20 Hapus Utang Negara Miskin

Tiongkok juga mengisyaratkan mendukung langkah Bank Dunia tersebut, terlebih mengingat potensi besar negara-negara, seperti Chad, Zambia, dan Sri Lanka sebagai tujuan investasi, jika struktur utang mereka bisa diluruskan.

Tingkat utang yang tinggi tidak hanya membelit kas negara, tetapi juga sektor swasta. Situasi tersebut membatasi kemampuan finansial sebuah institusi untuk bereaksi terhadap fluktuasi ekonomi pascapandemi.

Dalam hal ini, Tiongkok dinilai menghadapi risiko besar, terutama pada sektor properti. Sebabnya Bank Dunia mengimbau Tiongkok untuk secara perlahan mengizinkan pengurangan utang perusahaan swasta demi stabilitas ekonomi.

"Pengurangan utang secara kacau dan tidak terstruktur, akan memicu kelesuan panjang di sektor properti, dengan dampak signifikan yang melebar, dengan jatuhnya harga properti, berkurangnya kekayaan rumah tangga dan pemasukan pajak bagi pemerintah," tulis laporan tersebut.

G20 sepakat untuk membekukan utang negara miskin selama pandemi dalam KTT di Riyadh, tahun 2020 silam. Penundaan pembayaran cicilan itu berakhir pada Desember 2021 dan belum akan diperpanjang.