Bagaimana Kelanjutan Kesepakatan Energi Bersih antara Indonesia dan Vietnam?

JAKARTA - Indonesia dan Vietnam telah menandatangani kesepakatan transisi energi senilai miliaran dolar pada tahun 2022 yang digembar-gemborkan sebagai perubahan drastis dalam pembiayaan yang akan memungkinkan negara-negara yang bergantung pada batu bara untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

Dikutip dari Associated Press (AP), kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnerships, didanai oleh negara-negara maju untuk membantu kedua negara menghentikan dan menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang sangat berpolusi dan menggantinya dengan alternatif energi bersih seperti tenaga surya atau panas bumi.

Namun hampir dua tahun kemudian, para kritikus mengatakan, hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai berdasarkan kesepakatan tersebut. Para pendukung mengatakan itu bukan penilaian yang adil, dengan alasan bahwa para pemangku kepentingan kini secara kolektif membuat kebijakan untuk pertama kalinya, yang dapat menarik lebih banyak pendanaan, dan bahwa proyek-proyek tersebut hanya membutuhkan lebih banyak waktu.

Berikut ini gambaran kesepakatan JETP antara Indonesia dan Vietnam, masalah yang mereka hadapi, dan kemajuan yang telah dicapai.

Apa saja isi kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam?

Disepakati bahwa Indonesia menyediakan lebih dari 20 miliar dolar AS untuk penghentian awal dan penghentian penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara serta pengembangan sumber energi bersih seperti tenaga surya atau panas bumi. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan energi terbarukan di negara ini selama tiga hingga lima tahun ke depan.

Hampir seluruh kebutuhan energi Indonesia saat ini dipenuhi oleh bahan bakar fosil, dengan 60 persen berasal dari batu bara yang sangat berpolusi. Pada tahun 2021, emisi sektor energi Indonesia mencakup sekitar 600 juta ton karbon dioksida, tertinggi kesembilan di dunia, menurut Badan Energi Internasional. Populasi dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melipatgandakan konsumsi energi pada tahun 2050.

Vietnam menandatangani kesepakatan senilai 15,5 miliar dolar AS pada bulan Desember 2022, yang bertujuan untuk mendapatkan hampir setengah dari listrik negara tersebut dari sumber-sumber bersih pada tahun 2030. Sebagian besar dari kesepakatan tersebut mengharuskan Vietnam untuk mengembangkan infrastruktur energi guna mengimbangi produksi energi terbarukan yang berkembang pesat di negara tersebut.

Vietnam menghasilkan lebih dari 10 persen listriknya dari tenaga surya pada paruh pertama tahun 2022, sebuah lompatan besar dari tidak ada sama sekali pada tahun 2018.

Kurangnya cetak biru memperlambat kemajuan

"Paket keuangan besar difokuskan pada transisi energi bersih, tetapi tidak ada pedoman untuk melaksanakan kesepakatan tersebut," kata Grant Hauber, penasihat di Institut Ekonomi Energi dan Analisis Keuangan, sebuah lembaga nirlaba AS.

"Ternyata itu sangat sulit karena ada begitu banyak elemen sosial, politik, dan ekonomi ... yang harus dipecahkan," katanya.

Satu-satunya negara yang memiliki JETP sebelum Indonesia adalah Afrika Selatan, dan JETP mereka juga dirusak oleh masalah pembiayaan .

Pada bulan November 2023, Indonesia dan Vietnam mencoba mengatasi masalah ini dengan menguraikan berapa banyak dana yang dibutuhkan dan untuk proyek apa dana tersebut akan digunakan. Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif Indonesia dan Rencana Mobilisasi Sumber Daya Vietnam masing-masing mencantumkan 400 proyek potensial. Versi terbaru dari rencana Indonesia diharapkan akan diterbitkan tahun ini.

Vietnam memprioritaskan jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan energinya sambil meletakkan dasar untuk membangun tenaga angin lepas pantai. Namun, baik rencana ini maupun rencana kelistrikan nasional sebelumnya tidak menjawab pertanyaan besar tentang bagaimana operator pembangkit listrik tenaga batu bara Vietnam yang relatif baru dapat diyakinkan untuk menghentikan pengoperasiannya, atau bagaimana mereka akan diberi kompensasi untuk melakukannya.

Ketidaksesuaian antara uang dan harapan
Dana yang dijanjikan untuk JETP hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan negara-negara. Indonesia mengatakan membutuhkan lebih dari 97 miliar dolar AS dan Vietnam sekitar 134 miliar dolar AS untuk memenuhi target mereka pada tahun 2030.

Sumber pendanaan juga menimbulkan kekhawatiran. Setidaknya 96 persen diharapkan akan diambil sebagai utang, sedangkan sisanya sebagai hibah, menurut Pusat Energi ASEAN, sebuah organisasi antarpemerintah yang mengkaji kepentingan energi Asia Tenggara.

Negara-negara miskin mengkritik penggunaan pinjaman untuk pembiayaan iklim. Mereka mengatakan utang menghalangi mereka beradaptasi dengan cepat terhadap dampak iklim, meskipun negara-negara kaya secara historis telah mengeluarkan gas yang paling banyak menyebabkan pemanasan global .

"Indonesia dan Vietnam menghadapi risiko serupa terkait kemampuan mereka untuk membayar utang-utang ini dan dampak selanjutnya terhadap rasio utang terhadap pendapatan dan kesehatan fiskal nasional," tulis para peneliti di Proyek Perubahan Iklim dan Energi ASEAN.

"Kesepakatan tersebut dirancang untuk menarik calon investor," kata Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform, lembaga pemikir Indonesia yang berfokus pada kebijakan dan regulasi energi.

"Itulah sebabnya proyek-proyek membutuhkan waktu untuk menentukan berapa banyak uang yang mereka butuhkan dan cara terbaik untuk mendapatkannya," katanya.

Para ahli mengatakan, pemerintah nasional dan lembaga keuangan menghadapi keterlambatan dalam mencocokkan pendanaan yang tersedia dengan proyek yang siap dimulai.

"Investor asing mengharapkan proyek yang siap dilaksanakan dan Indonesia mengharapkan pembiayaan dengan ketentuan yang lebih jelas," kata Tiza Mafira, direktur Climate Policy Initiative di Indonesia.

"Itu tidak terjadi," tambahnya.

Lebih fokus pada energi bersih dan kebijakan baru

Menurut diplomat Barat , reformasi kebijakan Vietnam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi yang berhati-hati dan tidak mau mengambil keputusan serta mengeluarkan uang di tengah kampanye antikorupsi yang sedang berlangsung hingga ketegangan internal dalam Partai Komunisnya. Partai Komunis Vietnam juga menegaskan bahwa harga listrik tetap rendah meskipun perusahaan listrik negara mengalami kerugian.

Perubahan kebijakan baru-baru ini telah mengatasi sebagian tantangan tersebut, termasuk penyelesaian jaringan transmisi senilai $884 juta, sepanjang 500 kilometer (310 mil) dari Vietnam tengah ke provinsi-provinsi utara dalam waktu sekitar enam bulan, sebuah keputusan yang memungkinkan pabrik untuk membeli listrik langsung dari produsen tenaga angin dan matahari, dan undang-undang baru yang sedang disusun untuk panel surya atap.

Kesepakatan tersebut dapat menjadi model bagi negara-negara lain, kata Sandeep Pai, direktur lembaga riset energi multinasional Swaniti Global. Namun, pendanaan terbatas yang ditawarkan, sebagian besar melalui pinjaman, dapat menghalangi negara-negara besar lain yang bergantung pada bahan bakar fosil untuk menandatangani kesepakatan serupa.

"Sampai ada uang sungguhan di atas meja dan negara-negara lain melihat keberhasilan nyata di negara-negara JETP awal, akan sulit bagi yang lain untuk ikut serta," katanya.