Asean Tidak Jelas Atasi Myanmar

JAKARTA - Praktisi Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Asean tidak jelas atau konkret atasi kemelut Myanmar. Misalnya, dia mempertanyakan terkait poin satu kesepakatan para pemimpin Asean dalam KTT. "Di situ masih perlu dipertanyakan, bagaimana upaya nyata penghentian kekerasan oleh Asean," tanyanya, Minggu (25/4), di Jakarta.

Poin satu hasil KTT Asean mengatakan, kekerasan harus segera dihentikan Myanmar. Semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Hikmahanto menyebut, jika Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pimpinan junta Myanmar turut menyetujui hal tersebut, maka perlu dilihat ke depan apakah masih akan ada korban yang jatuh terutama dari kalangan masyarakat sipil.

Dia mendorong Asean segera menunjuk utusan khusus menjadi mediator dua pihak yang berseteru di Myanmar, dalam respons konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan pemimpin Asean.

Respons terkait penunjukan utusan khusus atau special envoy, sebagai isi poin ketiga. "Ketua Asean harus segera menunjuk special envoy yang akan berperan sebagai mediator dua pihak yang bertikai," ujar Hikmahanto.

Hikmahanto juga mempertanyakan respons yang boleh diambil militer terhadap aksi masyarakat. Sebab masyarakat Myanmar bisa saja merasa tidak diikutkan dalam pembuatan Konsensus Lima Poin tersebut.
Halaman Selanjutnya....