AS Prihatin atas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal-kapal Tiongkok

WASHINGTON DC - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden mengatakan prihatin dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Tiongkok. Saat ini Tiongkok memainkan peran besar dalam industri penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tanpa regulasi (IUUF) dengan armada terdiri dari ribuan kapal penangkap ikan di seluruh dunia.

Menurut peringkat dari Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tanpa disertai regulasi, atau IUUF, merupakan industri sangat besar, dan Tiongkok adalah pelaku utamanya.

Ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok, banyak diantaranya disubsidi oleh pemerintah di Beijing, menangkap ikan di perairan teritorial negara-negara di Afrika, Asia Tenggara dan Amerika Selatan, menghabiskan persediaan ikan dan merugikan ekonomi setempat.

Beijing membantah tuduhan tersebut.

"Tiongkok adalah negara terbesar. Negara itu memberikan subsidi terbesar untuk penangkapan ikan yang merugikan itu dalam jumlah yang sangat besar di dunia," kata Michele Kuruc dari organisasi World Wildlife Fund (WWF) seperti dilansir VoA, Senin (29/3).

Mei tahun lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memerangi IUUF dan meminta komunitas internasional untuk melawan penangkapan ikan ilegal Tiongkok.

Pemerintahan Biden kemungkinan akan melanjutkan upaya tersebut, dan mengatakan pemerintah akan menjadikan perlawanan terhadap IUUF sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika.

"Ini adalah masalah penangkapan ikan berlebihan di beberapa bagian dunia, sebuah masalah yang pasti diawasi dan dipantau oleh tim keamanan nasional kita," kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

Ketika pemerintah-pemerintah berupaya mencegah penangkapan ikan ilegal, pertempuran sering terjadi, termasuk insiden akhir tahun lalu ketika Angkatan Laut Ekuador menembaki kapal penangkap ikan Tiongkok di lepas pantai Kepulauan Galapagos.

Pemerintah lain, termasuk Indonesia, telah mengambil tindakan untuk menghukum, menangkap dan menenggelamkan kapal penangkap ikan Tiongkok.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gagal mencapai kesepakatan untuk memangkas subsidi IUUF itu, seperti yang diberikan oleh Beijing kepada armada penangkapan ikannya, pada tenggat waktu yang telah ditentukan yakni Desember 2020.

Awal bulan ini, direktur jenderal WTO yang baru, Ngozi Okonjo-Iweala, berjanji untuk mendukung kesepakatan itu. "Sudah 20 tahun dan 20 tahun sudah cukup. Itu slogan saya. Sekarang kita harus menyelesaikannya," kata Ngozi Okonjo-Iweala.

Menurut laporan Komisi Perdagangan Internasional AS pada Maret, 13 persen lebih impor AS yang ditangkap di laut pada 2019 berasal dari IUUF. "Jumlah total ikan ilegal yang masuk ke AS - lebih dari 2 miliar dollar AS," tambah Kuruc.

IUUF juga merupakan masalah hak asasi manusia. Organisasi-organisasi bantuan telah mendokumentasikan contoh-contoh perbudakan modern di mana para pekerja mengalami kondisi kerja yang sulit, gaji rendah serta makanan dan air yang tidak memadai selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di laut. VoA/I-1