Arab Saudi Tak Akan Buat Kesepakatan Damai dengan Israel

BERLIN - Arab Saudi pada Rabu (19/8) menegaskan tak akan mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA) dengan membuat hubungan diplomasi dengan Israel hingga negara Yahudi itu meneken kesepakatan damai internasional dengan Palestina.

Pernyataan dari Saudi itu disampaikan setelah pekan lalu UEA melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan semua itu bisa terjadi berkat mediasi oleh Amerika Serikat (AS). Keberhasilan itu memicu harapan bahwa akan mengikuti kesepakatan-kesepakatan damai lainnya dari negara-negara Teluk yang pro-Barat dengan Israel termasuk Arab Saudi.

Setelah beberapa hari terdiam dan menghadapi tekanan dari AS agar melakukan langkah yang sama dengan UEA, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud menampik kemungkinan hal yang sama itu bisa terjadi hingga masalah Palestina terselesaikan.

"Perdamaian harus dicapai dengan Palestina berdasarkan perjanjian internasional sebagai prasyarat untuk normalisasi hubungan," kata Pangeran Faisal saat kunjungannya ke Berlin, Jerman. "Setelah itu tercapai, semua hal menjadi mungkin," imbuh dia.

Pernyataan Pangeran Faisal adalah reaksi resmi pertama Kerajaan Arab Saudi sejak kesepakatan penting UEA dengan Israel, yang merupakan kesepakatan ketiga yang dibuat oleh negara Yahudi dengan negara Arab setelah Mesir dan Yordania.

Arab Saudi diketahui telah lama mempertahankan sikap ini meskipun telah membina hubungan rahasia dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir setelah terjadi pergeseran yang dipelopori oleh pemimpin de facto, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Jerman, Heiko Maas, Pangeran Faisal menegaskan kembali kritik terhadap kebijakan sepihak Israel terkait pencaplokan dan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki sebagai tidak sah dan hal itu bisa merugikan solusi dua negara.

Namun begitu, Pangeran Faisal turut menyuarakan optimismenya atas kesepakatan pekan lalu yang membuat Israel setuju untuk menangguhkan aneksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan rencana itu tidak akan dibatalkan dalam jangka panjang. "Segala upaya yang dapat menahan ancaman aneksasi dapat dipandang positif," ucap Pangeran Faisal.

Pertahankan Citra

Saat ini Arab Saudi merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Arab dan rumah bagi tempat paling suci Islam. Kondisi ini amat menyulitkan jika dibandingkan yang dihadapi UEA dalam mengambil langkah untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Pengakuan resmi terhadap Israel tidak hanya akan dilihat oleh orang-orang Palestina dan pendukung sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka, namun hal itu juga akan merusak citra kerajaan sebagai pemimpin dunia Islam.

"Gagasan bahwa Arab Saudi akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tidak masuk akal," kata Aziz Alghashian, seorang dosen di Universitas Essex yang mengkhususkan diri dalam kebijakan Arab Saudi terhadap Israel. "Kendala terbesar untuk normalisasi Saudi-Israel bukanlah ketakutan akan reaksi domestik dan regional. Sebaliknya, Arab Saudi menganggap perlu untuk tidak menormalisasi hubungan di luar kerangka Inisiatif Perdamaian Arab yang menyerukan penyelesaian masalah Palestina. Selain itu Arab Saudi masih ingin dilihat sebagai pemimpin Muslim dan dunia Arab," imbuh Alghashian.

Tetapi permusuhan secara bersama terhadap Iran serta upaya Saudi untuk menarik investasi asing untuk mendanai rencana diversifikasi ekonomi Visi 2030 yang digagas Pangeran Mohammed, tampaknya mendorong Arab Saudi justru lebih dekat ke Israel daripada sebelumnya. AFP/I-1