APBN Sudah Jebol Rp5.000 Triliun akibat Obligasi Rekap BLBI

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan utang negara yang menggunung pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat. Oleh sebab itu, segala bentuk utang negara seperti BLBI harus dituntaskan agar tidak semakin membebani bangsa Indonesia di masa depan.

"Utang pemerintah sekarang sangat besar, belum termasuk utang BUMN yang juga adalah milik pemerintah juga. Soal BLBI harus diselesaikan dengan segera agar tidak memberatkan negara ke depannya. Karena pada kenyataannya, yang menanggung itu semua bukan sekadar pemimpin yang berikutnya, tapi adalah rakyat," kata Suroso.

Sekarang dampaknya sudah terlihat, subsidi-subsidi seperti BBM dicabut, pajak-pajak dinaikkan, harga kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak naik, padahal harusnya ini dikendalikan dan tetap terjangkau.

"Semua utang BLBI harus ditagih, yang belum lunas harus bayar, dan yang sudah 'dilunaskan' dengan surat keterangan lunas, tapi di PPATK hitungannya belum lunas, juga tetap harus bayar. Tinggal sekarang, KPK-nya harus lebih tegas. Kalau ini semua belum berubah, artinya tidak ada itu yang namanya accountability government transparency," kata Suroso.

Secara terpisah, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menegaskan kalau pembayaran obligasi rekap BLBI membuat beban APBN kian berat. Jika tidak dihentikan, APBN bisa jebol.
Halaman Selanjutnya....