Anggaran Tinggi Belanja Pegawai Tak Mampu Dorong Pertumbuhan

JAKARTA - Anggaran pemerintah yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Seharusnya belanja pembangunan lebih besar dari belanja rutin, apalagi APBN yang dibiayai dengan utang.

"Dari pengamatan kami terkait desentralisasi fiskal ditemukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) lebih banyak untuk belanja rutin (gaji pegawai, kegiatan rutin, maintainance) dibandingkan belanja modal untuk pembangunan," kata Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, kepada Koran Jakarta, Senin (8/7).

Hal itu tidak beda dengan kondisi APBN. Pengeluaran rutin lebih besar dari pengeluaran pembangunan. Semestinya utang dialokasikan untuk kegiatan produktif sehingga dapat meng-generate income lebih besar sehingga Indonesia bisa terbebas dari utang.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, mengatakan perlu langkah yang tepat dalam menyalurkan APBN agar hasilnya lebih produktif, yaitu pada sektor-sektor yang bersifat padat modal dan memiliki dimensi ekonomi kerakyatan.

"APBN sebisa mungkin dibelanjakan dengan produktif, seperti untuk menguatkan sektor pertanian karena ini sifatnya padat modal. Mayoritas penduduk kita berada di perdesaan dan berkaitan erat dengan pertanian atau nelayan. Bonus demografi yang akan datang terutama di perdesaan adalah modal sosial, yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi," kata Bagong.
Halaman Selanjutnya....