Anggaran Tinggi Belanja Pegawai Tak Mampu Dorong Pertumbuhan

Namun, tambah dia, bila tidak didukung sejak jauh hari, dengan menguatkan indsutri padat karya seperti pertanian maka bonus demografi tersebut akan justru menjadi beban. Karena harus disediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kualitas dan kualifikasi SDM.

Apa yang disampaikan Esther, Bagong, dan Aloysius ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Seperti dikutip dari Antara, Menkeu mengatakan anggaran sebesar 762,1 triliun rupiah atau 76,4 persen dari belanja pemerintah langsung mengalir ke masyarakat.

"Belanja negara semester I yang mencapai 1.398 triliun rupiah dan belanja pemerintah pusat 997,9 triliun rupiah, sebanyak 762,1 triliun rupiah langsung dinikmati masyarakat," kata Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Dia menjelaskan anggaran itu disalurkan terhadap tujuh pos belanja, di antaranya perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, dan UMKM.

Belanja perlindungan sosial digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) senilai 14,2 triliun rupiah yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako sebanyak 22,2 triliun rupiah untuk 18,7 juta KPM.
Halaman Selanjutnya....