Akui Korupsi RI Mengkhawatirkan, Pemerintah Siap Perangi Koruptor

JAKARTA- Presiden RI, Prabowo Subianto mengakui kalau tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Hal itu yang mendorong Prabowo berkomitmen membasmi praktik korupsi yang merugikan negara.

“Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan,” kata Prabowo dalam pidato yang disampaikan secara daring di forum internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai, Kamis (13/2).

Kepala Negara akan mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya dalam memberantas korupsi karena praktik rasuah menjadi akar kemunduran berbagai sektor. Presiden juga yakin mayoritas rakyat Indonesia mendukungnya karena mereka menderita setiap hari akibat perilaku korupsi.

Prabowo dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa tidak ada siapa pun yang kebal hukum di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya sangat percaya diri, dan saya rasa semua orang, khususnya masyarakat Indonesia, memahami hal ini. Meskipun demikian, saya menghadapi perlawanan dari birokrasi yang sudah mengakar. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka tidak dapat disentuh,” kata Prabowo.

Presiden pun akan tancap gas dan tidak segan memberantas korupsi. “Saya belum mulai berperang. Jadi saya pikir ini akan menjadi motto saya. Setelah 100 hari, saya belum memulai perjuangan saya. Dan saya yakin, kita akan mencapai kemajuan yang signifikan,” kata Prabowo.

Tata kelola Pemerintahan yang baik kata Presiden adalah kunci membasmi korupsi. Pada awal pemerintahannya, Prabowo mengaku telah melakukan penghematan anggaran negara sebesar 20 miliar dollar AS.

Keresahan Presiden itu sangat logis, apalagi melihat Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia yang naik 3 poin dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024 sehingga menempatkan ranking korupsi RI di peringkat 99.

Dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2) menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina.

Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengatakan IPK atau CPI dihitung dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara. Sejumlah indikator yang dinilai dalam IPK, mulai dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum.

Rimawan Pradiptyo dari Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UGM mengungkapkan bahwa kenaikan indeks belum mencerminkan kemajuan dalam pemberantasan korupsi. 

Kerja Nyata

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengatakan, korupsi tidak akan teratasi dari podium, jika tidak dibarengi dengan kerja nyata serta komitmen yang tinggi.

Presiden katanya bisa memulai dengan meminta para pembantu dan pejabatnegara untuk menyampaikan LHKPN sebagai bentuk keteladanan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.