
DPR Dorong Perubahan Status Mitra Ojol untuk Kepastian THR
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Foto: IstimewaJAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong perubahan status mitra ojek online atau ojol agar mereka bisa mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan kerja antara operator ojek online dan mitra driver bisa berubah menjadi menjadi hubungan perusahaan dan karyawan.
"Jika hubungan ini diatur sebagai hubungan perusahaan dan karyawan, maka ke depan tidak hanya soal THR yang terjamin, tetapi juga hak-hak perlindungan sosial lainnya bagi para mitra driver," ujar Kurniasih, dalam keterangan resminya, Minggu (23/1).
Dia juga menyoroti perlunya pengaturan yang jelas bagi perusahaan operator ojol agar kembali menjalankan fungsi sebagai operator transportasi, bukan sekadar operator teknologi informasi (IT). Menurutnya, saat ini banyak unit bisnis yang menerapkan kebijakan mitra dengan aplikator.
"Sudah saatnya kita melakukan perubahan kebijakan bagi operator ojek online. Status perusahaan operator harus dikembalikan sebagai operator transportasi sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan, bukan hanya sebagai operator IT," katanya.
Kurniasih apresiasi terhadap Kementerian Ketenagakerjaan yang telah duduk bersama para mitra driver ojek online untuk mendengarkan aspirasi dan merumuskan solusi terkait tuntutan THR sebelum hari raya keagamaan. Meski begitu, menurutnya, penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan yang dihadapi mitra driver ojek online tidak bisa hanya bergantung pada Kementerian Ketenagakerjaan semata.
Dia memastikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk mitra driver ojek online. Dengan demikian, pekerja bisa mendapat keadilan dan perlindungan yang layak dalam hubungan kerja mereka.
“Kami mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Koordinator dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan regulasi yang komprehensif,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengupayakan kepastian THR bagi pengemudi ojol. Dia meminta semua pihak untuk bersabar karena pihaknya sedang menyelesaikan finalisasi regulasi terkait THR bagi pengemudi online dalam beberapa hari ke depan.
Dia menjelaskan, pemerintah ingin memastikan kesejahteraan pekerja, mendapatkan perhatian dari pengusaha, serta menciptakan hubungan industrial yang saling menguntungkan. Menurutnya, momentum THR ini harus menjadi titik awal kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan pengemudi online.
"Jadi ini adalah yang kita inginkan bagaimana momentum THR ini kita jadikan sebagai momentum untuk membangun kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan teman-teman driver," tuturnya.
Redaktur: Sriyono
Penulis: Muhamad Ma'rup
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Aksi Bersih Pantai Menteri LH dan Panglima TNI di Pangandaran, Peringati Hari Peduli Sampah
- 2 Jangan Beri Ampun Pelaku Penyimpangan Impor. Itu Merugikan Negara. Harus Ditindak!
- 3 Andreeva Kejutkan Iga Swiatek dan Lolos ke Semifinal Dubai Open
- 4 Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan
- 5 Vatikan: Paus Fransiskus Masih dalam Kondisi Kritis
Berita Terkini
-
Presiden Prabowo Hari Ini Luncurkan Danantara di Istana
-
Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden
-
Perlu Empat RDF Plant Lagi
-
Arah Kebijakan Pangan Nasional Kini Berada di Titik Krusial
-
Jakarta Gelar Pasar Murah Besar-besaran