Agitasi Politik Uang

Oleh Aminuddin

Menjelang pemilihan umum 17 April 2019, politik uang menghantui di berbagai daerah. Modus operandinya pun variatif, mulai dari pemberian suvenir, bahan pokok, hingga nominal. Pelakunya juga tidak sedikit.

Hampir seluruh calon melakukan politik uang. Survei nasional pasca- Pileg 2014, yang dilaksanakan 22-26 April 2014, menunjukkan 33 persen pemilih terlibat dalam praktik politik uang. Pileg 2014 lalu ada 187 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dengan demikian, 33 persen artinya 62 juta orang pernah ditawari politik uang (Muhtadi, 2018). Dengan angka tersebut, politik uang akan terus dijadikan budaya mempengaruhi pemilih. Politik uang dipilih sebagai salah satu alternatif guna merayu konstituen menyerahkan suaranya.

Melihat bahaya politik uang, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram karena sumber segala kekacauan, termasuk praktik korupsi. Publik tentu masih ingat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso.
Halaman Selanjutnya....