80 Persen Wilayah IKN Berada di Kabupaten Kukar

Ketika Otorita IKN menggelar diskusi kerangka acuan kerja dengan tema "Isu-Isu Strategis Terkait IKN" bersama Staf Khusus Presiden RI dan pemerintah daerah di Kaltim (17/7), Sunggono pun menyampaikan hal tersebut.

Bahkan di awal terbentuknya IKN, lanjutnya, Pemkab Kukar pernah diundang untuk menjadi narasumber yang membahas rancangan UU IKN.

Hal yang ia sampaikan saat itu antara lain peristilahan Mitra Strategis, meskipun sekarang mitra strategis itu sudah berkembang bukan hanya di wilayah Kukar, PPU, Samarinda, dan Balikpapan, tapi juga wilayah Kalimantan secara umum.

Sunggono juga menyampaikan bahwa ada pemahaman yang agak keliru oleh publik, yakni pemahaman yang menganggap bahwa IKN mampu membantu daerah-daerah di sekitarnya atau daerah mitra.

"Padahal dalam pemahaman Pemkab Kukar sama dengan pemahaman yang disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim, yakni IKN merupakan daerah otonomi yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan kedudukan keuangan diatur oleh pemerintah pusat," kata Sunggono.
Halaman Selanjutnya....