Pemkot Kediri Minta Calon Penerima Hibah APBD 2027 Lengkapi Syarat Administrasi

Kamis, 19 Nov 2026, 01:20 WIB

KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur meminta calon penerima hibah Tahun Anggaran 2027 memahami ketentuan dan segera melengkapi persyaratan administrasi agar alokasi bantuan yang direncanakan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Wakil Wali Kota Kediri K.H. Qowimuddin Thoha di Kediri, Rabu (18/11), mengemukakan Pemkot Kediri perlu menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Ket. Foto: Wakil Wali Kota Kediri K.H. Qowimuddin Thoha di Kediri, jawa Timur. — Sumber: ANTARA/ HO-Pemkot Kediri

"Saya berharap hal ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh calon penerima hibah. Kami tentu ingin agar dukungan yang telah direncanakan pemerintah kota dapat terus diberikan, tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia menegaskan aturan tersebut mengatur persyaratan penerima hibah, tujuan penggunaan, proses evaluasi, penganggaran, hingga pertanggungjawaban.

Pencantuman alokasi hibah dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 belum menjamin bantuan tersebut dapat diterima atau dicairkan. Diketahui masih terdapat tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD, penetapan APBD, serta pemenuhan persyaratan administrasi oleh calon penerima.

Pihaknya juga memberikan sosialisasi terkait dengan aturan itu. Namun, sosialisasi tersebut bukan bertujuan membatalkan hibah yang telah direncanakan, melainkan memastikan seluruh proses pemberiannya berjalan sesuai ketentuan. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau rencana penggunaan yang belum sesuai, calon penerima diminta segera melakukan perbaikan.

"Saya ingin agar proses ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan dikomunikasikan dengan baik kepada masing-masing calon penerima hibah. Seluruh pihak dapat memahami bahwa penyusunan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kediri untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim, sapaan akrabnya juga meminta seluruh calon penerima hibah mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, memahami ketentuan, serta memastikan legalitas kelembagaan, kelengkapan dokumen administrasi, dan rencana penggunaan bantuan sesuai persyaratan.

Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan penelaahan menyeluruh terhadap alokasi hibah dalam RAPBD 2027, termasuk memverifikasi legalitas lembaga, kelengkapan administrasi, kesesuaian peruntukan, serta terkaitnya dengan sasaran pembangunan daerah.

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menindaklanjuti hasil sosialisasi dan penelaahan tersebut sebagai bahan penyempurnaan RAPBD 2027.

Penyesuaian alokasi, apabila diperlukan, harus dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Terkait dengan besaran alokasi, pemkot belum memberikan rincian.

Gus Qowim menegaskan Pemkot Kediri tetap berkomitmen mendukung lembaga dan organisasi yang berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun, penggunaan dana hibah harus tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya harap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan kepastian mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri maupun calon penerima hibah," ujarnya.

  • pemkot kediri
  • rapbd 2027
  • dana hibah kediri
  • permendagri 17 tahun 2026

Redaktur: alfred

Penulis: Alfred, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.