Janji Kepastian Tanah Belum Tuntas, 100 Ribu KK Menanti Sertifikat

JAKARTA – Pemberian sertifikat tanah bagi transmigran menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas lahan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi keluarga di kawasan transmigrasi.

Legalitas aset tersebut tidak hanya melindungi warga dari potensi sengketa, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan dan peluang usaha produktif.

Namun, kepastian kepemilikan perlu diikuti dukungan infrastruktur, akses pasar, dan pendampingan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan sekadar aset legal.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, hingga saat ini masih ada 100 ribu lebih kepala keluarga (KK) transmigran yang belum mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas tanahnya sehingga pemerintah berupaya untuk menyelesaikannya.

"Sekarang dengan dibentuknya kembali Kementerian Transmigrasi paling tidak ada satu kementerian yang ikut bertanggung jawab untuk memikirkan nasib lebih dari 100 ribu para transmigran yang belum mendapatkan haknya," kata Iftitah di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut dia, Kementrans sampai saat ini sudah menempatkan sebanyak 2,2 juta lebih kepala keluarga di berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi sasaran transmigrasi.

Dari jumlah tersebut kata dia, masih ada sekitar 100 ribu lebih KK yang sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat tanah, sehingga pihaknya terus berupaya untuk memberikan hak mereka.

Untuk itu, Kementrans ujar Iftitah pada kesempatan kali ini telah merealisasikan dan menyerahkan sebanyak 2.770 sertifikat hak milik (SHM) kepada 1.570 transmigran yang tersebar di delapan kabupaten yaitu Kabupaten Lahat, Toli Toli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur timur, Malaka, Nagekeo, dan Kabupaten Rejang Lebong.

"Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran yang bersangkutan baru mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya," ujarnya.

Mentrans Iftitah mengatakan bahwa program transmigrasi telah memberikan dampak terutama dalam hal pemerataan penduduk.

Dengan penempatan lebih dari 9,1 juta jiwa ke seluruh Indonesia telah membentuk lebih dari 100 kabupaten dan kota baru. Kemudian lebih dari 1.500 desa baru.

"Kemudian juga ada tiga provinsi baru, baik itu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat maupun Papua Selatan yang terbentuk akibat adanya program transmigrasi. Jadi salah satu legacy terbesar transmigrasi," katanya.