Kemenkeu: Penguatan Industri Asuransi Perbesar Suplai Dana Pembangunan
Kamis, 19 Nov 2026, 00:35 WIBBALI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa penguatan industri asuransi nasional dapat memperbesar suplai dana pembiayaan pembangunan jangka panjang di Indonesia.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan industri asuransi berperan sebagai penghimpun dana (pool of funds) jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
“Kalau perusahaan asuransi di Indonesia ini kuat, didukung kinerja yang kuat juga, maka perusahaan asuransi Indonesia dapat memperbesar lagi suplai dana pembiayaan untuk pembangunan,” ujar Herman dalam konferensi pers 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Rabu (18/11).
Dalam industri keuangan, kata Herman, terdapat prinsip kesesuaian jangka waktu antara aset dan kewajiban (asset-liability maturity matching).
Artinya, apabila dana yang dihimpun perusahaan asuransi bersifat jangka panjang, aset atau instrumen investasi yang dimiliki juga umumnya bersifat jangka panjang.
Herman pun menyebut pembiayaan jangka panjang di negara-negara maju umumnya juga didukung oleh sektor asuransi yang kuat.
Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor perbankan, tetapi juga dapat ditopang oleh industri asuransi.
Untuk itu, diperlukan regulasi yang kuat agar industri asuransi dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Dia pun menyatakan Kemenkeu siap memberikan dukungan terhadap upaya penguatan industri asuransi.
Salah satunya yaitu dukungan terhadap program penjaminan polis asuransi yang sesuai undang-undang direncanakan berlaku pada 2028.
Menurut Herman, pemerintah telah memperoleh izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk melanjutkan proses penyusunan regulasi tersebut.
"Saat ini proses perundangannya, kita sudah dapat izin prakarsa dari Setneg dan kita akan secara intensif mempersiapkan program penjaminan polis sehingga bisa siap," ujar Herman.
Dia mengatakan perluasan mandat tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan sektor keuangan Indonesia sebagaimana diterapkan di sejumlah negara maju melalui skema perlindungan terintegrasi (integrated protection scheme).
“Tentu saja dalam persiapan tersebut kita perlu kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan juga industri asuransi,” tuturnya.
- kemenkeu
- industri asuransi
- penjaminan polis
- pembiayaan pembangunan
- airm aic 2026
Redaktur: alfred
Penulis: Alfred, Antara
Berita Terkait:
-
Membanggakan! Tiwi/Fadia Juara Hylo Open 2026, Indonesia Bawa Pulang Satu Gelar dari Jerman
-
Sun Life Syariah Resmi Hadir sebagai Entitas Mandiri di Indonesia
-
Persib Bandung Berambisi Tutup Laga ke-10 dalam Satu Bulan dengan Kemenangan
-
Siswa Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di Tenda Darurat di Tasikmalaya
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Berpamitan dan Peluk Pimpinan
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.