- Home
-
- Luar Negeri
-
- Nvidia Setop Penjualan H20...
Nvidia Setop Penjualan H200 ke Tiongkok, Negara Asia Tenggara Ikut Terdampak
Kamis, 19 Nov 2026, 01:00 WIBJakarta – Nvidia akan menghentikan penjualan cip kecerdasan artifisial (AI) H200 ke Tiongkok menyusul pengetatan aturan ekspor teknologi canggih oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Hal tersebut disampaikan CEO Nvidia Colette Kress pada Selasa (17/11).
Menurut laporan TechCrunch pada Selasa (17/11), keputusan itu menandai berakhirnya upaya perusahaan memanfaatkan celah dalam aturan pembatasan ekspor cip canggih AS ke Tiongkok.
Akses Tiongkok terhadap akselerator AI Nvidia menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan laporan keuangan perusahaan. Pada saat yang sama, Nvidia juga mengumumkan pembentukan komite tingkat dewan direksi untuk mengawasi kebijakan keamanan nasional, kepatuhan terhadap pengendalian ekspor, serta risiko perdagangan global.
Kesepakatan penjualan cip H200 ke Tiongkok sebelumnya diinisiasi oleh CEO sekaligus salah satu pendiri Nvidia, Jensen Huang, bersama Presiden AS Donald Trump. Berdasarkan pengaturan tersebut, cip harus dikirim melalui wilayah AS sehingga pemerintah dapat mengenakan tarif ekspor sebesar 25 persen.
Namun, skema tersebut dihentikan seiring terbitnya aturan baru Washington pada Senin (16/11). Ketentuan itu membatasi pengiriman cip AI canggih dari AS ke pusat data di luar negeri yang menyediakan layanan komputasi bagi pelanggan di Tiongkok.
Berdasarkan aturan baru tersebut, pusat data di berbagai negara juga memerlukan lisensi AS apabila hendak menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah besar menggunakan cip canggih bagi perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok, Makau, atau negara lain yang dikenai embargo senjata oleh Washington.
Peraturan tersebut turut menetapkan persyaratan lisensi untuk pengiriman cip canggih ke sejumlah negara, termasuk Singapura, Malaysia, Tailan, Indonesia, dan Brasil. Negara-negara tersebut dinilai Departemen Perdagangan AS memiliki risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dari biasanya.
Perubahan kebijakan itu merupakan respons terhadap celah aturan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok menyewa kapasitas komputasi AI dari pusat data di Asia Tenggara dan kawasan lain. Fasilitas tersebut menggunakan perangkat keras buatan AS yang tidak dapat diekspor langsung ke Tiongkok.
Pengetatan aturan tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan Nvidia. Bank investasi Jefferies memperkirakan kebijakan baru itu dapat memangkas pendapatan bisnis pusat data perusahaan sebesar 44 miliar hingga 62 miliar dollar AS atau sekitar 803 triliun rupiah hingga 1.132 triliun rupiah pada tahun depan.
Meski demikian, Kress menyatakan perubahan kebijakan tersebut tidak akan berdampak terhadap pendapatan perusahaan. Menurut dia, permintaan terhadap cip generasi baru, seperti Vera Rubin, masih sangat tinggi dan belum sepenuhnya terpenuhi.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa, Kress juga menegaskan optimisme perusahaan terhadap prospek bisnisnya.
"Momentum kami nyata. Nvidia adalah pemimpin teknologi yang luar biasa, didukung oleh inovasi tanpa henti dari orang-orang kami," kata Kress.
Ia memperkirakan pertumbuhan pendapatan Nvidia pada tahun fiskal berikutnya mencapai 75 persen, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 70 persen.
Walaupun demikian, kebijakan pembatasan ekspor berpotensi membuat Nvidia kehilangan peluang pasar dalam jangka panjang. Sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Tailan, dan Indonesia, menjadi pasar yang perlu diperhatikan karena perusahaan teknologi di kawasan tersebut dapat menghadapi persyaratan lisensi lebih ketat untuk memperoleh cip AI canggih.
Industri Semikonduktor
Sementara itu, peneliti Pusat Keamanan dan Teknologi Baru Universitas Georgetown, Jacob Feldgoise, mencatat pemerintah Tiongkok sebelumnya menolak pengiriman cip H200 sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan industri semikonduktor domestik.
Namun, laboratorium AI di Tiongkok masih memanfaatkan cip Nvidia, termasuk Grace Blackwell, untuk melatih model kecerdasan artifisial unggulan melalui pusat data di luar negeri.
Pengetatan aturan ekspor tersebut juga berpotensi menjadi isu dalam hubungan Washington dan Beijing. Kebijakan baru itu diumumkan menjelang pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang berlangsung pekan ini di Shenzhen, Tiongkok.
Pembatasan tersebut diperkirakan menambah tekanan terhadap hubungan perdagangan dan teknologi kedua negara, terutama dalam persaingan menguasai industri semikonduktor dan pengembangan kecerdasan artifisial. SB/AFP/and
Redaktur: Andes Tanjung
Penulis: AFP, Eko S, Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Pemerintah Jerman Kembalikan 10 Artefak Budaya Indonesia
-
Siapa Sultan Ibrahim Chaliludin? Pemimpin Perang Paser Ini Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional
-
Pieter Huistra Jadingan Kemenangan di I.League Cup Modal Hadapi Super League
-
Wayang Tetap Punya Tempat di Era Modern, Wali Kota Semarang Ungkap Alasannya
-
Petani Lebak Serentak Tanam Padi, Target Ketahanan Pangan Mulai Dikejar
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.