Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KKP Luncurkan Aturan Main Karbon Biru, Lindungi Laut Sekaligus Bikin Untung Warga Pesisir

19 Kamis, 19 Nov 2026, 11:50 WIB | Oleh: Tim Redaksi
KKP Luncurkan Aturan Main Karbon Biru, Lindungi Laut Sekaligus Bikin Untung Warga Pesisir KKP Luncurkan Aturan Main Karbon Biru, Lindungi Laut Sekaligus Bikin Untung Warga Pesisir Doc: istimewa
Ket. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan aturan baru soal karbon biru di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026). Aturannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan

ANTALYA -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan aturan baru soal karbon biru di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).

Aturannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan.

Sederhananya, karbon biru itu adalah karbon yang disimpan di ekosistem laut dan pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kalau ekosistem ini rusak, karbonnya lepas ke udara dan memperparah perubahan iklim. Kalau dijaga, karbonnya tersimpan dan bisa punya nilai ekonomi.

Nah, aturan baru ini jadi pedoman supaya pemanfaatan karbon biru tidak asal-asalan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono menegaskan, prinsip utamanya adalah lindungi dulu, baru cari untungnya.

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Apa isi aturan barunya?

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan ada 3 hal penting:

1. Semua harus transparan dan terukur*

Setiap proyek karbon biru wajib diukur, dilaporkan, dan diverifikasi, atau disebut MRV (Measurement, Reporting, and Verification). Hasilnya juga harus dicatat di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia. Jadi tidak bisa klaim sembarangan.

2. Unit karbon cuma bisa diklaim sekali

Satu unit karbon tidak boleh diklaim dua kali. Kalau sudah dipakai untuk target iklim nasional Indonesia (NDC), tidak bisa dijual lagi ke pihak lain. Begitu juga sebaliknya.

"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.

3. Warga pesisir harus ikut dapat manfaat

Aturan ini mengatur pembagian manfaat yang adil. Jadi bukan hanya perusahaan atau investor yang untung, tapi masyarakat pesisir yang menjaga mangrove dan lautnya juga harus merasakan hasilnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp106.750...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Ditjen Hubdat Intensifkan Rampcheck Angkutan Penumpang

Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Ditjen Hubdat Intensifkan Rampcheck Angkutan Penumpang

19 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +