KKP Luncurkan Aturan Main Karbon Biru, Lindungi Laut Sekaligus Bikin Untung Warga Pesisir
Kamis, 19 Nov 2026, 11:50 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: istimewa
ANTALYA -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan aturan baru soal karbon biru di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).
Aturannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan.
Sederhananya, karbon biru itu adalah karbon yang disimpan di ekosistem laut dan pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kalau ekosistem ini rusak, karbonnya lepas ke udara dan memperparah perubahan iklim. Kalau dijaga, karbonnya tersimpan dan bisa punya nilai ekonomi.
Sebaiknya Anda baca juga:
Nah, aturan baru ini jadi pedoman supaya pemanfaatan karbon biru tidak asal-asalan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono menegaskan, prinsip utamanya adalah lindungi dulu, baru cari untungnya.
"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sebaiknya Anda baca juga:
Apa isi aturan barunya?
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan ada 3 hal penting:
1. Semua harus transparan dan terukur*
Setiap proyek karbon biru wajib diukur, dilaporkan, dan diverifikasi, atau disebut MRV (Measurement, Reporting, and Verification). Hasilnya juga harus dicatat di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia. Jadi tidak bisa klaim sembarangan.
2. Unit karbon cuma bisa diklaim sekali
Satu unit karbon tidak boleh diklaim dua kali. Kalau sudah dipakai untuk target iklim nasional Indonesia (NDC), tidak bisa dijual lagi ke pihak lain. Begitu juga sebaliknya.
"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.
3. Warga pesisir harus ikut dapat manfaat
Aturan ini mengatur pembagian manfaat yang adil. Jadi bukan hanya perusahaan atau investor yang untung, tapi masyarakat pesisir yang menjaga mangrove dan lautnya juga harus merasakan hasilnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!