OJK Perkuat Penindakan dan Transparansi Terhadap Pasar Modal

Rabu, 18 Nov 2026, 18:10 WIB

BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat penindakan dan transparansi untuk membenahi pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran serta pembenahan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, memastikan penindakan terhadap pelanggaran pasar modal akan terus digencarkan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Media Gathering OJK di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Ket. Foto: Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi — Sumber: RRI/Zahrotin Aljannah

Frederica menyebut sejumlah pihak telah ditahan dalam beberapa hari terakhir terkait kasus lama di pasar modal. OJK memastikan upaya penegakan hukum tersebut akan terus berlanjut.

"Beberapa hari kemarin ada beberapa yang kemudian ditahan terkait kasus-kasus lama di pasar modal, tetapi itu akan terus kita galakkan. Artinya, terus nanti kita akan terus gencarkan untuk enforcement di pasar modal kita," ujar dia.

Menurut Frederica, perkembangan penindakan dalam beberapa hari mendatang diharapkan dapat menjawab perhatian investor. Hal tersebut berkaitan dengan agenda reformasi pasar modal Indonesia.

Selain penegakan hukum, OJK membenahi kebijakan High Shareholding Concentration (HSC) untuk meningkatkan transparansi pasar. Kebijakan ini berkaitan dengan identifikasi saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Untuk mendukung penerapannya, OJK membentuk komite pendamping bagi tim OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Komite tersebut bertugas mendampingi proses penentuan saham yang masuk kategori HSC.

Frederica menjelaskan, komite tersebut melibatkan sejumlah pihak dengan kapasitas dan integritas yang dinilai memadai. Anggotanya mencakup investor global, perwakilan asosiasi, serta pelaku pasar berpengalaman.

"Jadi, dari situ didampingi dan isinya itu orang-orang yang kredibel, yang capable dan kredibel. Ada investor global seperti Chairman Taylor, ada perwakilan asosiasi-asosiasi, kemudian ada orang-orang yang sudah lama di market, yang integritasnya juga sudah teruji," kata dia.

OJK juga memperkuat keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham melalui penyesuaian ambang batas pengungkapan. Batas kepemilikan yang wajib dilaporkan diturunkan menjadi 1 persen, termasuk dengan memperhitungkan pihak afiliasi.

Ketentuan tersebut lebih rendah dibandingkan ambang batas 5 persen yang berlaku di sejumlah pasar lainnya. Selain itu, klasifikasi investor kini diperinci menjadi 39 kategori untuk memperjelas struktur kepemilikan saham.

Dalam agenda reformasi pasar modal, OJK dan BEI juga menjaga komunikasi dengan penyedia indeks global MSCI. Sejak Januari 2026, kedua lembaga telah menggelar 18 kali pertemuan satu lawan satu dengan MSCI.

OJK juga telah berdialog dengan lebih dari 1.000 investor global melalui pertemuan langsung maupun daring. Dialog tersebut berlangsung di sejumlah pusat keuangan, termasuk Singapura, Hong Kong, London, dan Amerika Serikat.

Frederica menyebut para investor mendukung upaya Indonesia mempertahankan posisinya di pasar global. OJK pun berharap media menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara objektif dan berimbang. ils/I-1

  • OJK
  • pasar modal

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: Ilham Sudrajat

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.